Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menurutnya saat ini porsi kredit UMKM masih di kisaran 18 persen. Presiden mengarahkan agar kredit UMKM naik menjadi 30 persen atau sekitar Rp1,8 triliun pada 2024. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan dukungan dari semua pihak.
”Saat ini dunia sedang menghadapi Kondisi yang tidak mudah, tantangan terus datang yang menunjukkan bahwa dunia sangat dinamis dan rentan terhadap guncangan. Saya berharap hasil musyawarah ini bermanfaat bagi kita semua,” jelasnya.
Plt Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 4 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bambang Widjanarko mengatakan, BPR dan BPRS memiliki peran besar dalam menaikkan kelas UMKM.
Oleh sebab itu, posisi strategis BPR dan BPRS perlu ditingkatkan fungsinya. ”Kinerja industri BPR dan BPRS cukup baik terkait dengan permodalan, risiko kredit dan likuiditas yang terjaga dengan baik,” ujarnya.
Bambang menegaskan, perekonomian global masih menghadapi berbagai tantangan. Kebijakan dan kondisi perekonomian global akan berdampak terhadap Indonesia. Dia mencontohkan kondisi BPR sudah bagus. Namun apabila lingkungan sekitar tidak kondusif maka bisa menjadi ancaman.
”Ketika suku bunga naik, likuiditas pasar agak berkurang, maka likuiditas dijaga dengan baik, begitu gagal jaga likuiditas, masyarakat tidak percaya. Hal ini bisa merembet ke semua industri BPR dan BPRS. Industri perbakan ini unik,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Perbarindo periode 2018-2022 Joko Suyanto mengatakan, Munas XI ini dihadiri seluruh anggota Perbarindo dari seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, BPR dan BPRS berperan penting dalam mendampingi UMKM. ”Bisa dikatakan BPR ini seperti denyut nadi untuk pendampingan, permodalan, dalam menjalankan bisnis selama ini,” ungkap Joko. (lan/bah)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

