Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Cegah Penyelewengan TKD, Pemkab Sleman Supervisi Kalurahan

E
Penulis: Editor News❯
SEKDA SLEMAN : Sekda Pemkab Sleman Harda Kiswaya saat ditemui di Kompleks Setda Sleman, Senin (17/10). (ANNISSA KARIN/RADAR JOGJA)
SEKDA SLEMAN : Sekda Pemkab Sleman Harda Kiswaya saat ditemui di Kompleks Setda Sleman, Senin (17/10). (ANNISSA KARIN/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA - Sekretaris Daerah Pemkab Sleman Harda Kiswaya memastikan pihaknya terus melakukan supervisi kepada jajaran Pemerintahan Kalurahan. Kaitannya adalah pemanfaatan tanah kas desa. Guna mencegah terjadinya kembali tindakan penyelewengan tanah kas desa di Kabupaten Sleman.

"Kami memberi semacam supervisi kepada kalurahan. Diluruskan sesuai dengan pergubnya, rutenya harus dijalankan," jelasnya saat ditemui di Kompleks Setda Sleman, Senin (17/10).

Dia mencontohkam penyelewengan tanah kas desa oleh PT Deztama Putri Sentosa. Tepatnya penggunaan lahan di wilayah Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman. Tindakannya berupa memberikan informasi dan pembinaan kepada pemerintah kalurahan.

Sementara yang berkaitan dengan administrasi, langsung dilimpahkan kepada Pemprov DIJ. Berupa teguran maupun somasi kepada pihak terkait. Dalam kasus ini surat peringatan ke Pemerintah Kalurahan Caturtunggal dan somasi ke PT Deztama Putri Sentosa.

"Dari sisi pengawasan, pengendalian membantu Pemprov. Kalau ada seperti ini (penyelewengan) pasti lapor ke Pemprov, kemudian ke desa juga. Kalau bisa desa menyelesaikan. Tapi kalau tidak bisa baru kami ikut back up," katanya.

Menurutnya hingga saat ini pemerintah kalurahan telah melakukan arahan-arahan. Baik yang diberikan Pemkab Sleman maupun Pemprov DIJ. Terbukti dengan adanya penutupan sebuah kafe tak berizin di atas tanah kas desa wilayah Babarsari.

Harda menegaskan tanah kas desa hanya boleh digunakan sesuai dengan izin yang telah diatur. Misalnya, tanah kas desa dilarang digunakan sebagai tempat tinggal. Jika ada temuan terkait hal tersebut, maka akan diminta untuk dihentikan.

"Tidak boleh, harus ditutup. Terserah investornya, harus dihentikan. Yang rumah juga harus dihentikan. Aturannya bolehnya untuk apa ya harus disesuaikan. Misalnya semacam disewakan itu boleh," tegasnya.

Kepala Bagian Hukum Pemkab Sleman Anton Sujarwa mengatakan pihaknya menggencarkan upaya-upaya preventif. Hal ini agar tak lagi terjadi penyelewengan tanah kas desa di wilayah Kabupaten Sleman.

"Kalau kita intinya upaya-upaya preventif. Misalnya, penataan dan sebagainya. Ada aturan-aturan mengenai pengelolaan tanah kas desa. Bagaimana itu nanti dicerna kemudian bisa dipedomani," ujarnya. (isa/dwi)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

BKK Danais Topang Pertanian Bawang Merah di Karangasem, 4,8 Hektare Tanah Kas Desa Dioptimalkan

BKK Danais Topang Pertanian Bawang Merah di Karangasem, 4,8 Hektare Tanah Kas Desa Dioptimalkan

Ketersediaan air menjadi salah satu tantangan dalam mengembangkan pertanian di tengah musim kemarau. Di Kalurahan Karangasem, Kapanewon Ponjong, Gunungkidul, upaya menjaga produktivitas lahan dilakukan melalui ..

BPN Gunungkidul Dilaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan DIY, LBH Soroti Dugaan Maladministrasi

BPN Gunungkidul Dilaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan DIY, LBH Soroti Dugaan Maladministrasi

Lembaga Bantuan Hukum  (LBH) Jogjakarta melaporkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gunungkidul ke Ombudsman RI Perwakilan DIJ atas dugaan maladministrasi dalam pengurusan sertifikat tanah milik Lagio, 111, warga Tileng,

Dana Keistimewaan Bukan Transfer Keuangan Biasa

Dana Keistimewaan Bukan Transfer Keuangan Biasa

Susutnya dana transfer ke daerah (TKD) khususnya dana keistimewaan (danais) dan dana desa kembali disoal Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer