Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Akhirnya Tujuh Transpuan Miliki KTP

E
Penulis: Editor Content❯
KOSONG : Situasi los daging pasar Bantul yang sepi pedagang pada Kamis (2/6). Para pedagang di pasar tersebut tidak berjualan karena imbas mogoknya penyembelihan di PPDS Segoroyoso. IWAN NURWANTO/RADAR JOGJA
KOSONG : Situasi los daging pasar Bantul yang sepi pedagang pada Kamis (2/6). Para pedagang di pasar tersebut tidak berjualan karena imbas mogoknya penyembelihan di PPDS Segoroyoso. IWAN NURWANTO/RADAR JOGJA
 

RADAR JOGJA - Tujuh orang transgender perempuan (transpuan) di Sleman sudah memiliki administrasi kependudukan (adminduk) berupa KTP. Dengan begitu, mereka dapat mengakses layanan kesehatan dan bisa disertakan dalam berbagai program pemerintah.

Kepala Disdukcapil Sleman Susmiarto menjelaskan, kemudahan layanan adminduk bagi transpuan merupakan bentuk komitmen dalam memberikan hak-hak kepada kaum marginal. Karena selama ini, tidak dimilikinya adminduk membuat mereka kesulitan mendapat layanan kesehatan. “Status laki-laki semua (sepanjang 2022, Red)," ujarnya kemarin (2/10).

Adminduk, kata Susmiarto, adalah hak seluruh warga negara yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, dia memastikan pelayanan adminduk kelompok rentan itu akan terbuka. "Disdukcapil melayani dokumen kependudukan sebagai hak setiap orang," tegasnya.

Sementara itu, volunteer Ekonomi Yayasan Keluarga Besar Waria Yogyakarta (Kebaya) Jenni Mikha mengatakan, kepemilikan KTP yang diperolehnya tidak mudah. Dia yang sudah mendapatkan KTP tahun lalu, disebut sempat mengalami kendala. Khususnya terkait kebijakan di lingkup terkecil yakni RT/RW.

Meskipun sudah puluhan tahun tinggal di domisili setempat, refrensi dari RT/RW tidak mudah didapatkan. Padahal, refrensi diperlukan untuk mengurus adminduk di dinas dukcapil. Hal itu pun, juga dialami 16 temannya. Masalah selanjutnya, adalah di internal dinas. "Kabupaten Sleman menjadi pilot project pertama untuk pendampingan kelompok rentan, bukan hanya transpuan saja. Namun ada permasalahan intern yang mencederai kebijakan Disdukcapil Sleman sehingga stop di 2014," bebernya.

Jenni pun mengapresiasi layanan Dinas Dukcapil Sleman atas kemudahan layanan adminduk yang saat ini diberikan. Sebab lebih terbuka dan membantu mengurai permasalahan. Karena disebutkan Jenni, masih ada kota dan beberapa wilayah di tingkat RT/RW tidak meu menandatangani berkas yang diajukan. "Sampai saat ini Sleman mudah. Saya masih bisa mengkoordinasikan dengan kepala bidang dan pemangku kebijakan akar rumput," tandasnya. (lan/eno)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Memasuki Musim Penghujan, Harga Bawang Merah di Pasar Kolombo Sleman Naik 

Memasuki Musim Penghujan, Harga Bawang Merah di Pasar Kolombo Sleman Naik 

Harga komoditas bawang merah di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Sleman, seperti Pasar Kolombo, Condongcatur, Depok, terpantau merangkak naik beberapa pekan terakhir. 

Profil Aditya Bima Santoso Putra ST SH; Anak Muda Harus Bisa Menjadi Motor Penggerak Ekonomi

Profil Aditya Bima Santoso Putra ST SH; Anak Muda Harus Bisa Menjadi Motor Penggerak Ekonomi

SLEMAN - Kenyamanan menjadi tujuan hidup setiap orang. Namun, mereka tidak boleh terlena dengan kenyamanan yang dirasakan saat ini. Terutama bagi kalangan anak muda. Mereka harus berani keluar dari zona nyaman untuk

Anggota Komisi B DPRD Sleman Ir H. Abdul Kadir MH; Perhatikan Kesejahteraan Pelaku UMKM dan KWT

Anggota Komisi B DPRD Sleman Ir H. Abdul Kadir MH; Perhatikan Kesejahteraan Pelaku UMKM dan KWT

SLEMAN - Perdana duduk di kursi Komisi B, Ir H. Abdul Kadir MH segera tancap gas mengawal kebijakan-kebijakan ekonomi yang telah dicanangkan pemerintah daerah. Khususnya ekonomi kerakyatan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer