Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

"Sampai dengan tadi kami ke sana, memang fasilitas untuk mereka yang menyandang kebutuhan khusus ini memang tidak ada," ujar Asisten Pemeriksaan Laporan Perwakilan ORI DIJ Muhammad Rifki kemarin (19/9).
Menurut catatan Rifki, sekolah mengaku dua siswa disabilitas yang diterima merupakan yang pertama kali. Sementara fasilitas ramah difabel, disebut sedang disempurnakan. Dan telah dikoordinasikan dengan dinas pendidikan. Terkait dengan perencanaan, pendanaan, hingga pengadaan fasilitas ramah difabel.
Padahal, semua sekolah di DIJ sudah diinstruksikan menjadi inklusi. Sehingga harus bisa menerima semua siswa. Baik yang berkebutuhan khusus maupun tidak. "Maka mestinya sudah siap sejak pertama instruksi itu diberikan. Tapi memang faktanya di sana fasilitas-fasilitas itu belum ada. Sehingga merepotkan untuk mereka yang berkebutuhan khusus," bebernya.
Kepala Sekolah SMPN 1 Berbah Noor Rohmah Hidayati membenarkan, jika belum ada fasilitas bagi difabel. Hal ini karena bangunan sekolah merupakan cagar budaya. Sehingga tidak bisa asal mengubah bentuk bangunan. Dan harus ada koordinasi dan konsultasi dengan dinas kebudayaan. "Memang perlu jalur khusus seperti kursi roda. Dan sekolah belum ada," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana mengatakan, keseriusan Pemprov DIJ dalam memfasilitasi para difabel. Hal ini ditunjukkan dengan adanya revisi Perda DIJ No. 4/2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
Proses revisi yang dilakukan pun cukup lama. Sebab melibatkan komunitas difabel se-DIJ dengan harapan agar sesuai dengan kebutuhan mereka. "Akhirnya diketok 20 Mei 2022. Dan sudah dievaluasi Kemendagri serta sudah diundangkan. Jadi Perda Nomor 5 tahun 2022," rincinya.
Perjuangan para difabel dalam menyuarakan kebutuhan mereka akan sia-sia apabila perda tidak dijalankan dengan baik oleh seluruh elemen masyarakat. "(Seluruh instansi dan stakeholder, Red) mesti mematuhi aturan perda terutama terkait aksesibilitas. Masih sangat banyak yang belum memenuhi dari pantauan saya,” sebutnya.
Huda pun meminta, bukan hanya sekolah yang menyediakan akses yang ramah difabel. Namun semua fasilitas umum. Termasuk kantor pemerintahan sampai kalurahan, trotoar jalan, hingga fasilitas kendaraan umum.
Menurut Huda, minimnya fasilitas bagi difabel, dimungkinkan karena pemahaman akan perda sangat sedikit. Meski begitu hal itu tidak bisa dijadikan alasan. "Sebagian besar karena kurang memahami isi aturan dan pelaksanaan teknis," katanya. (lan/eno)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



