Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

"Masyarakat saat ini harus lebih berhati-hati, bagaimana menjaga kerahasiaan password. Jangan mudah memberikan password kepada orang lain," ungkap Kepala Diskominfo Sleman Eka Suryo Prihantoro, di kantornya, kemarin (13/9).
Agar tidak mudah dilacak, kata dia, hindari penggunaan data pribadi sebagai personal identification number (PIN). “Karena hal ini rawan,” sebutnya.
Paling umum dijumpai adalah penggunaan tanggal kelahiran sebagai PIN. Hal ini akan mudah ditebak orang lain. Apalagi pada saat data pribadi terpampang di layar digital. Sehingga, PIN akan mudah terlacak. Data pribadi dapat disalahgunakan, misal untuk mengeruk keuntungan. Atau dengan modus beragam.
"Sejauh ini terkait data pribadi bocor di Sleman belum ditemukan. Hanya saja beberapa kali website terkena hack namun tidak menimbulkan kerusakan data internal," kata Eka.
Ada 100 lebih website yang dikelola Diskominfo Sleman. Meliputi website kapanewon, desa, puskesmas dan web milik instasi pemerintahan Sleman. Kendati hack tersebut cenderung ringan. Karena yang diserang hanya tampilan visual.
"Pelakunya orang iseng, hanya coba-coba," katanya. Permasalahan tersebut sudah tertangani. Namun pelaku tak ditanggapi. Tidak menempuh jalur hukum.
Diskominfo Sleman berupaya mengedukasi sumber daya manusia (SDM) di instansinya dan masyarakat agar perduli terhadap data pribadi. Jangan menggunakan data pribadi atau membuang data pribadi sembarangan.
Selain itu, melakukan penjagaan server 24 jam. Menyiapkan fasilitas firework untuk menangkal serangan perlindungan data pribadi.
Sebagai pengguna provider dengan melampirkan data diri, Wahyudi, 38, warga Sleman mengaku khawatir terhadap kebocoran data pribadi oleh hacker. Dia khawatir kebocoran data tersebut disalahgunakan apalagi sampai dijual untuk kepentingan politik. "Wajar bila sebagai rakyat mempertanyakan kepada pemerintah. Sejauh mana proteksi perlindungan data pribadi," tuturnya.
Maraknya kebocoran data pribadi, pemerintah harus sigap dan segera memberikan keamanan data masyarakat yang sudah bocor. Dia mendorong, pemerintah melalui diskominfo dan pejabat publik daerah. Agar undang-undang perlindungan data diri ini segera di sahkan oleh DPR RI pusat.
"Perlindungan undang-undang jangan sampai tarik ulur segera disahkan, karena harus ada sanksi tegas. Apalagi sudah mendekati tahun politik," kata dia. Dengan begitu, dia lebih merasa aman dalam komunikasi virtual. (mel/bah)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


