Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Walhi Menilai Pemkab Hobi Pangkas Pohon Perindang

E
Penulis: Editor Content❯
JADI INCARAN: Petani cabai asal Padukuhan Pojokan, Caturharjo, Sleman Suwandi saat ditemui di ladangnya (14/6). Beberapa waktu lalu, cabai siap panen miliknya sempat dicuri.(MEITIKA CANDRA LANTIVA/RADAR JOGJA)
JADI INCARAN: Petani cabai asal Padukuhan Pojokan, Caturharjo, Sleman Suwandi saat ditemui di ladangnya (14/6). Beberapa waktu lalu, cabai siap panen miliknya sempat dicuri.(MEITIKA CANDRA LANTIVA/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA – Wahana lingkungan hidup Indonesia (Walhi) DIJ menilai, Pemkab Sleman terlalu sering memangkas pohon perindang. Dengan alasan untuk pelebaran jalan, perawatan, dan antisipasi saat adanya bencana alam.

Kali ini, pohon yang dipangkas berada di sekitar Jalan Kebon Agung. Tepatnya sebelah timut gedung Youth Center. Puluhan pohon di sisi kanan dan kiri, dipangkas tidak menyisakan daun. Akar dan batang pohon, tetap dibiarkan tanpa dipotong.

Secara prinsip, pohon di pinggir jalan berfungsi menyerap karbon. Artinya apabila dipangkas secara total dalam satu jalur, maka fungsi penyerapan karbon berkurang. Sehingga berdampak pada tingkat polusi yang tinggi. "Karena karbon yang dihasilkan di wilayah tersebut tidak terserap habis maksimal," ujar Direktur Eksekutif Walhi DIJ Halik Sandera kemarin (22/8).

Halik menegaskan, pemangkasan pohon secara total sangat merugikan. Bahkan justru berpotensi menimbulkan bencana. Karena memberikan faktor perubahan suhu di wilayah tersebut. “Itu bisa memicu angin kencang. Ada perbedaan suhu antara wilayah tersebut dengan wilayah lain," jelasnya.

Oleh karena itu, Halik memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemkab Sleman. Di antaranya ialah inventarisasi pohon. Berfungsi untuk mengetahui umur pohon. Dengan begitu, waktu pemangkasan untuk pemeliharaan dan penebangan akan lebih jelas. "Kalau memang Sleman belum memiliki inventarisasi secara menyeluruh, ya harus melakukan inventarisasi ulang. Secara umur maupun kondisi (pohon, Red),” sebutnya.

Sebelum pohon ditebang, lanjut Halik, pemkab harus mempersiapkan pohon pengganti. Meskipun dengan jenis berbeda. Bisa ditanam 1-2 tahun sebelum penebangan dilakukan. “Sudah ada penggenati, dan mulai tumbuh,” lontarnya.
Saat pemangkasan, juga diperlukan perhitungan sisi kanan dan kiri pohon.

Sehingga pemangkasan bisa seimbang, tidak condong ke arah tertentu.
Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sleman Epiphana Kristiyani mengatakan, pemangkasan pohon biasanya dilakukan untuk perawatan. Dan dilakukan secara berkala serta sistematis. "Rampas-rampas mengurangi dahan yang terlalu banyak, agar tidak bahaya," tegasnya.

Hanya saja, tidak seluruh pemangkasan pohon dilakukan oleh instansinya. Di antaranya PLN untuk perawatan kabel listrik, serta dinas pekerjaan umum untuk pembangunan infrastruktur. Epiphana pun belum bisa memastikan, siapa yang melakukan pemangkasan pohon di sepanjang Jalan Kebon Agung. "Saya akan evaluasi. Kalau memang sampai gundul gitu, nanti menganggu kesehatan tanaman itu sendiri. Karena dia tidak bisa metabolisme to. Nanti saya lihat (siapa yang memangkas, Red)," bebernya. (lan/eno)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DLHK DIY Klaim PSEL Piyungan Minim Pencemaran, WALHI Justru Kritisi sebagai Solusi Semu

DLHK DIY Klaim PSEL Piyungan Minim Pencemaran, WALHI Justru Kritisi sebagai Solusi Semu

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIJ mengklaim teknologi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang akan dikembangkan di Piyungan, Bantul, mampu menekan dampak pencemaran lingkungan melalui ..

‎Usai Dilaporkan WALHI, Pemkab Gunungkidul Mulai Cermati Dugaan Pelanggaran 13 Industri Wisata

‎Usai Dilaporkan WALHI, Pemkab Gunungkidul Mulai Cermati Dugaan Pelanggaran 13 Industri Wisata

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mulai mencermati laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jogja terkait dugaan pelanggaran lingkungan dan perizinan 13 industri pariwisata di kawasan Bentang Alam Karst (KBAK)...

Walhi Jogjakarta Laporkan Dugaan Pencucian Uang 13 Industri Pariwisata di Gunungkidul; Pemkab Sekaligus Pemprov DIJ Ikut Diseret

Walhi Jogjakarta Laporkan Dugaan Pencucian Uang 13 Industri Pariwisata di Gunungkidul; Pemkab Sekaligus Pemprov DIJ Ikut Diseret

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jogjakarta membawa dugaan pelanggaran lingkungan di Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gunungsewu, Gunungkidul ke ranah yang lebih luas. Organisasi lingkungan itu melaporkan dugaa

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer