Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman Widagdo mengatakan, tanah yang dimanfaatkan SHD seluas 8.000 meter persegi. Berlangsung sejak 2008, uang hasil sewa tidak disetorkan ke kas daerah. Total kerugian yang ditimbulkan atas kecurangan tersebut sebesar Rp 400 juta.
SHD terbukti melanggar Pasal 12 (e) Undang-Undang No 20/2001 Perubahan atas Undang-Undang No 31/1999 tentang Tipikor. Ancamannya minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Serta denda paling sedikit Rp 200 juta. “Paling banyak Rp 1 miliar,” sebutnya di Kantor Kejari Sleman kemarin (22/7).
Widagdo menyebut, SHD sudah ditahan Kejari Sleman sejak 23 Juni. Selanjutnya berkas perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sleman bulan ini.
Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Sleman Triskie Narendra menambahkan, SHD menyewakan tanah kas desa dalam berbagai bentuk. Di antaranya bangunan semi permanen dan permanen. "Ada yang kos-kosan. Disewakan lima tahun sekali," bebernya. (lan/eno)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




