Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Awalnya desa dengan potensi pertanian dan peternakan di kawasan perbukitan hanyalah desa biasa. Dengan adanya pengembangan pariwisata, desa tersebut berhasil menorehkan prestasi baik tingkat nasional hingga Asia.
Pendapatan asli daerah (PAD) semula Rp 120 juta –Rp300 juta, dengan adanya pengembangan pariwisata kini PAD yang meroket hingga Rp1,5 miliar.
Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo saat mengunjungi Desa Wisata Pujon Kidul, di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Rabu (6/7) mengatakan pengelolaan desa wisata melalui BUMDes dinilai berhasil dan tertata dengan baik. Di sisi lain keberhasilan didukung oleh segenap masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
"Ini semula adalah inisiatif dari Pak Lurah dan didukung oleh stakeholder yang ada di kalurahan. Sehingga adanya BUMDes, semua dikelola dengan baik. Dan ini akan berusaha kami transformasikan (diaplikasikan, Red) ke Kabupaten Sleman," ujarnya.
Kustini menyebut BUMDes di Sleman sebetulnya jumlahnya banyak, namun belum dimaksimalkan. Menurutnya potensi yang ada di tiap Kalurahan bisa dikembangkan menjadi wisata. Oleh sebab itu dibutuhkan terobosan. Salah satunya keberanian dari lurah untuk mengembangkan potensi yang ada di wilayah masing-masing.
"Nanti kami lihat potensi apa di kelurahan. Kemudian akan bareng-bareng (menggali potensi, Red) tapi harus ada dukungan (melalui, Red) bumdes setempat. Kepala desa ini harus berani, berani bagaimana desa itu memperdayakan masyarakatnya. Harapan saya supaya ini bisa berjalan," jelasnya.
Sementara itu Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto saat menerima kunjungan menekankan keseriusan warga membuat kesuksesan desa wisata tersebut. Hanya dalam kurun waktu sekitar dua tahun, potensi dapat dikembangkan dan warga lebih sejahtera.
"Hal ini berefek dari semula warga bertani dan beternak, maka tambah satu lagi mata pencaharian baru yaitu bidang kepariwisataan. Tiga hal ini akhirnya yang menambah perekonomian warga di Pujon Kidul," jelasnya.
Didik menyebut memang ada konflik yang harus dihadapi dalam pengembangan kawasan itu. Sinergitas Bumdes, Pokdarwis, maupun Pemerintah Kabupaten menjadi kunci mengurai pelbagai konflik yang timbul. Menurutnya, leading sector berada di pemerintah desa didukung Pokdarwis dan BUMDes. "BUMDes sebagai pengelola managerialnya, sementara Pokdarwis sebagai pelaksana di lapangan," ujarnya. (lan/bah)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




