Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Proses Pengurusan Perizinan Harus Lebih Cepat dan Sederhana

E
Penulis: Editor Content❯
RAPAT KERJA: Sekretaris Komisi A DPRD Sleman Suryana (kiri) saat rapat bersama mitra kerja.
RAPAT KERJA: Sekretaris Komisi A DPRD Sleman Suryana (kiri) saat rapat bersama mitra kerja.
RADAR JOGJA - Sekretaris Komisi A DPRD Sleman Suryana Amd Kes mengkritisi masih lambannya proses pengurusan perizinan untuk keperluan usaha dan legalitas lainnya. Politikus Partai Golkar itu mengaku kerap mendapat keluhan warga terkait hal tersebut.

Menurutnya, kesadaran warga mengurus legalitas perizinan untuk keperluan apa pun harus didukung pemerintah. Bentuk dukungan itu berupa kemudahan dalam proses pengurusannya. “Hal itu masih menjadi ‘PR’ pemerintah yang harus diselesaikan supaya banyak investor yang masuk ke Sleman,” ujarnya, Selasa (10/5/2022).

Terkait hal itu, Suryana mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi pelayanan perizinan. Juga tentang transparansi alur dan biaya pengurusan dokumen pelengkap perizinan. Sehingga masyarakat bisa memantau secara aktual jalannya pengurusan proses perizinan yang diajukan. “Ini harus jadi perhatian pemerintah. Jangn tutup mata terhadap keluhan masyarakat,” kritiknya.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, Suryana mengingatkan bahwa sat ini sebagian pelayanan perizinan telah memanfatkan online single submission (OSS). Nyatanya, kata Suryana, pelayanan OSS juga sering dikeluhkan masyarakat. itu akibat lambannya proses verifikasi yang memakan waktu beberapa hari. “Itu belum termasuk syarat-syarat yang dinilai berbelit,” beber tokoh masyarakat asal Mlati itu.

Demi memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat, Suryana usul kepada pemerintah daerah untuk memotong alur proses perizinan. Supaya lebih sederhana dan cepat selesai. “Kesan mengurus izin di Sleman lama dan sulit itu harus dihapus. Sebaliknya, ciptakan kesan kalau pengurusan izin di Sleman mudah dan cepat,” pintanya.(yog)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Komisi A DPRD Sleman Bahas Integrasi Perizinan di DPMPTSP Kota Jogja, Benahi Tata Kelola Reklame

Komisi A DPRD Sleman Bahas Integrasi Perizinan di DPMPTSP Kota Jogja, Benahi Tata Kelola Reklame

Penataan reklame dan integrasi layanan perizinan menjadi perhatian Komisi A DPRD Kabupaten Sleman dalam upaya membenahi tata kelola investasi daerah. Sejumlah persoalan, mulai dari panggung reklame yang tidak terurus...

Perizinan Belum Tuntas, Pembangunan Resort Watu Bolong di Gunungkidul Diminta Berhenti

Perizinan Belum Tuntas, Pembangunan Resort Watu Bolong di Gunungkidul Diminta Berhenti

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana,) Kabupaten Gunungkidul memerintahkan penghentian pembangunan Resort Watu Bolong di kawasan pantai Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari.

Belum Kantongi Izin, Pembangunan Tower Telekomunikasi di Kemadang Dihentikan

Belum Kantongi Izin, Pembangunan Tower Telekomunikasi di Kemadang Dihentikan

Pembangunan tower telekomunikasi di Kalurahan Kemadang, Kapanewon Tanjungsari, Gunungkidul dihentikan sementara. Hal ini karena belum ada dokumen perizinan yang dapat ditunjukkan. Sementara pengajuan izin pembangunan ...

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer