Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Angka Kasus Turun, Jogjakarta Malah PPKM Level 4

E
Penulis: Editor News❯
Photo
Photo
RADAR JOGJA - Pemprov DIJ patuh atas penetapan status PPKM Level 4 di Jogjakarta. Pemerintah pusat mengacu atas beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah tingginya bed occupancy rate (BOR) Covid-19 di sejumlah rumah sakit di Jogjakarta.

Sekprov Pemprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji memastikan Pemprov DIJ patuh kebijakan pemerintah pusat. Tingginya BOR terjadi akibat lonjakan pasien Covid-19 sejak medio Februari 2022. Walaupun saat ini angka kasus cenderung menurun dan jumlah pasien sembuh meningkat.

"Memang kondisinya begitu, menurut data yang dimiliki oleh kementerian kesehatan kita terkait dengan BOR terkait dengan angka konfirmasi positif itu dianggap sudah masuk ke (PPKM) level 4," jelasnya ditemui di Kompleks Kepatihan Pemprov DIJ, Selasa (8/3).

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 Pemprov DIJ memang terjadi penurunan kasus dalam 4 hari terakhir. Berupa angka kasus harian dibawah 2.000 kasus. Adapula lonjakan pasien sembuh mencapai diatas 1.000 kasus setiap harinya.

Aji menuturkan kebijakan tidak hanya mengacu data terbaru. Namun berupa evaluasi dalam sepekan hingga sebulan terakhir. Apabila lonjakan kasus tinggi, lalu BOR menipis maka berdampak pada status PPKM.

"Itu pertimbangannya adalah data pada minggu yang kemarin karena ada peningkatan angka BOR. Walaupun kita lihat angka kesembuhan kita cukup tinggi ya. Tetapi mungkin pertimbangan yang dilakukan Kementerian Kesehatan juga dapat pertimbangan-pertimbangan yang mungkin kita tidak tahu," katanya.

Aji mengajak masyarakat untuk patuh dan disiplin protokol kesehatan. Cara ini, menurutnya mudah dan efektif dalam menangkal paparan Covid-19. Tak hanya untuk diri sendiri tapi juga lingkungan.

Mantan Kepala Disdikpora DIJ ini berkaca pada temuan sebelumnya. Berupa maraknya kerumunan di sejumlah ruang publik di Jogjakarta. Inipula yang membuat pemerintah pusat menetapkan Jogjakarta berstatus PPKM Level 4.

" Sekarang orang sudah dielike (diingatkan) tidak ke Jogja sudah neggak bisa to. Datang berbondong-bondong, apalagi nanti kalau sudah diberlakukan orang mau datang ke Jogja bisa tanpa menggunakan antigen dan PCR. Itu kan berarti kebijakannya sudah mendekati kebijakan endemi," ujarnya.

Diakui oleh Aji kebijakan tanpa swab antigen dan PCR menjadi tantangan tersendiri. Ini karena ditengah upaya membatasi mobilitas namun tak ada deteksi awal. Sehingga kunci satu-satunya dengan penerapan protokol kesehatan setibanya di Jogjakarta.

Walau begitu dia memastikan Pemprov DIJ tak mempermasalahkan kebijakan tersebut. Pihaknya akan tetap menjaga protokol kesehatan di ruang publik. Sehingga mampu berdampingan dengan roda perekonomian.

"Ekonomi harus jalan sementara kalau ada PCR ada antigen itu kan ekonomi berbiaya tinggi. Saya kira sudah dipertimbangkan masak-masak oleh pemerintah oleh Presiden dan oleh pak Menteri," katanya.

Tentang kebijakan penyekatan, Aji memastikan tak ada di Jogjakarta. Terlebih aturan tersebut juga tak tercantum dalam Instruksi Mendagri tentang PPKM. Sehingga mobilitas antar wilayah tetap berlangsung normal.

Dalam instruksi juga mengisyaratkan berputarnya roda perekonomian. Arah kebijakan cenderung mendukung sektor ekonomi masyarakat. Walau ada pengetatan namun tak membuat perekonomian tumbang.

"Ya memang kalau kita link kan dengan kebijakan, kita tidak boleh ngerem ekonomi 100 persen. Bahwa rem nggak boleh makan terlalu pakem untuk ekonomi, ya berarti ada pertimbangan ekonomi daerah," ujarnya. (Dwi)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer