Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Demo Wadas, Tuntut IPL Dicabut, Polisi Keluar dari Wadas

E
Penulis: Editor News❯
WADAS MELAWAN : Sejumlah mahasiswa dan masyarakat melakukan unjuk rasa di depan Polda DIJ sebagai bentuk prihatin atas aksi represif aparat kepolisian di Wadas Purworejo, Jawa Tengah, Rabu (9/2). (ANNISA KARIN/RADAR JOGJA)
WADAS MELAWAN : Sejumlah mahasiswa dan masyarakat melakukan unjuk rasa di depan Polda DIJ sebagai bentuk prihatin atas aksi represif aparat kepolisian di Wadas Purworejo, Jawa Tengah, Rabu (9/2). (ANNISA KARIN/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA - Sejumlah mahasiswa dan masyarakat melakukan unjuk rasa di depan Polda DIJ, Rabu siang (9/2). Aksi ini sebagai bentuk prihatin atas aksi represif aparat kepolisian di Wadas Purworejo, Jawa Tengah. Tepatnya kepada warga dan pendamping yang mempertahankan tanah atas penambangan andesit.

Perwakilan LBH Jogjakarta Wetub Toatubun meminta agar aparat kepolisan keluar dari Desa Wadas. Aksi juga menyuarakan tuntutan pencabutan Ijin Penetapan Lokasi (IPL) penambangan batuan andesit di Desa Wadas. Penambangan ini nantinya digunakan sebagai bahan pembangunan Bendungan Bener.

“Aksi kami meminta para aparat kepolisian yang menjaga di sekitar Desa Wadas juga untuk mundur. Keberadaan aparat kepolisian justru dinilai menimbulkan ketakutan dan trauma bagi masyarakat,” jelasnya ditemui di depan Mapolda DIJ, Rabu (9/2).

Dalam kesempatan ini Wetub juga menyampaikan fakta terkini. Sebanyak 62 warga Desa Wadas saat ini tengah ditahan. Beberapa warga diantaranya juga diketahui akan diproses hukum lebih lanjut. Tuntutannya adalah menghalang-halangi dan melanggar undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Wetub juga bercerita akses untuk memasuki kawasan Desa Wadas tertutup untuk jurnalis dan pendamping hukum. Menurutnya tindakan ini merupakan kejahatan negara yang terstruktur dan sistematis. Sehingga publik tidak bisa mengetahui perkembangan informasi di Desa Wadas.

“Tiga orang akan diselidiki lebih lanjut dan dikenai pasal 212 tentang menghalang-halangi. Warga hanya menghalangi karena tanahnya akan dirampas secara sepihak. Ada beberapa warga yang akan dikriminalisasi dengan pasal UU ITE,” kata Wetub.

Disinggung mengenai permintaan maaf Ganjar Pranowo terkait terjadinya penangkapan warga dan banyaknya aparat yang berjaga di sana, Wetub tak bergeming. Warga, lanjutnya tidak hanya membutuhkan sekadar kata maaf. Warga terdampak meminta adanya tindakan nyata berupa pencabutan IPL.

Hal ini mengingat mayoritas masyarakat Desa Wadas menolak penambangan di desanya. Berupa pengambilan batu andesit untuk pembangunan Bendungan Bener.

“Berita bilang hanya minoritas menolak penambangan itu bohong. Karena kami punya data seberapa banyak warga yang menolak. Secara mayoritas hampir 60 persen selalu menjaga tanahnya,” ujar Wetub. (isa/dwi)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

BPN Gunungkidul Dilaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan DIY, LBH Soroti Dugaan Maladministrasi

BPN Gunungkidul Dilaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan DIY, LBH Soroti Dugaan Maladministrasi

Lembaga Bantuan Hukum  (LBH) Jogjakarta melaporkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gunungkidul ke Ombudsman RI Perwakilan DIJ atas dugaan maladministrasi dalam pengurusan sertifikat tanah milik Lagio, 111, warga Tileng,

Warga Jogja Jadi Tentara Bayaran di Rusia Bersama 16 WNI Lain, Tergiur Gaji Rp 50 Juta

Warga Jogja Jadi Tentara Bayaran di Rusia Bersama 16 WNI Lain, Tergiur Gaji Rp 50 Juta

Polda DIJ mengamankan tersangka berinisial KRF, 27, di Kota Jogja terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Tersangka diduga merekrut dan mengirimkan 17 warga negara Indonesia (WNI) ke Rusia untuk dijadikan

Tekan Angka Kecelakaan, Polda DIY Gelar Operasi Zebra Progo 2026

Tekan Angka Kecelakaan, Polda DIY Gelar Operasi Zebra Progo 2026

Polda DIJ melakukan Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Progo 2026 di halaman Mapolda DIJ, Senin (16/11). Kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan personel serta kelengkapan sarana dan prasarana sebelum operasi dilaksanak

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer