Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Percepat Layanan, Terapkan QR Code SPPT

E
Penulis: Editor Content❯
SIMBOLIS: Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo didampingi Kepala BKAD Haris Sutarta (kiri) saat menandatangani dokumen daftar himpunan ketetapan pajak PBB-P2 2022 di Pendapa Rumah Dinas Bupati Sleman (3/1).(MEITIKA CHANDRA LATIFA/RADAR JOGJA)
SIMBOLIS: Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo didampingi Kepala BKAD Haris Sutarta (kiri) saat menandatangani dokumen daftar himpunan ketetapan pajak PBB-P2 2022 di Pendapa Rumah Dinas Bupati Sleman (3/1).(MEITIKA CHANDRA LATIFA/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menargetkan capaian pendapatan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) 2022 sebesar Rp 91,7 miliar. Atau naik 25,79 persen dari realisasi capaian tahun lalu sebesar Rp 72,9 miliar.

Untuk merealisasikan capaian tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman terus berupaya menyempurnakan mekanisme pelayanan publik terkait PBB P2. Sekaligus memberikan kemudahan pelayanan bagi para wajib pajak. Yakni dengan penggunaan Quick Response (QR) Code sebagai pengganti tanda tangan kepala BKAD dan cap basah pada surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB-P2 2022. Sekaligus berisi data objek pajak dan tagihan PBB-P2 selama delapan tahun terakhir.

Kepala BKAD Sleman Haris Sutarta menjelaskan, QR Code tersebut merupakan penyempurnaan dari barcode yang telah diterapkan sebelumnya. “Penerapan QR Code ini sesuai misi bupati Sleman, yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Didukung teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya di sela acara penyampaian SPPT PBB-P2 di Pendapa Rumah Dinas Bupati Sleman kemarin (3/1).

Meskipun tidak menggunakan tanda tangan dan cap basah, lanjut Haris, SPPT PBB-P2 tersebut tetap dokumen yang sah sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman No. 50 Tahun 2021.

Untuk mendongkrak capaian PBB-P2, BKAD Sleman juga berkomitmen mempercepat penerbitan penyampaian SPPT. Yakni pada hari pertama masuk kerja 2022. Adapun pokok ketetapan PBB P-2 2022 sejumlah 648.298 lembar SPPT. "Kami juga terus meningkatkan pelayanan jemput bola dan sosialisasi di tingkat kapanewon, kalurahan, hingga level padukuhan. Juga memberikan penghargaan kepada wajib pajak PBB panutan yang taat membayar pajak lebih awal," ungkap Haris.

Selain itu, BKAD juga telah menyempurnakan mekanisme pelayanan publik terkait PBB-P2 yang meliputi permohonan pelayanan PBB-P2 sebanyak 11.894 berkas. Terdiri atas pendaftaran objek pajak baru sebanyak 288; mutasi objek dan subjek pajak (4.440); pembetulan (374); serta permohonan salinan (5.655).

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo sangat apresiatif dengan upaya BKAD dalam meningkatkan pelayanan PBB-P2. Terlebih saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19. Kesadaran dan ketaatan seluruh warga Sleman membayar PBB-P2 merupakan bentuk kepedulian. Tanpa adanya PBB ini, tutur Kustini, pembangunan Sleman akan terkendala.

Oleh karena itu, bupati mengajak seluruh wajib pajak Sleman segera menyelesaikan kewajiban membayar PBB-P2. “Pajak itu termasuk sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang nantinya akan diwujudkan lagi dalam bentuk pembangunan. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sleman," katanya.(mel/yog)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Memasuki Musim Penghujan, Harga Bawang Merah di Pasar Kolombo Sleman Naik 

Memasuki Musim Penghujan, Harga Bawang Merah di Pasar Kolombo Sleman Naik 

Harga komoditas bawang merah di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Sleman, seperti Pasar Kolombo, Condongcatur, Depok, terpantau merangkak naik beberapa pekan terakhir. 

Profil Aditya Bima Santoso Putra ST SH; Anak Muda Harus Bisa Menjadi Motor Penggerak Ekonomi

Profil Aditya Bima Santoso Putra ST SH; Anak Muda Harus Bisa Menjadi Motor Penggerak Ekonomi

SLEMAN - Kenyamanan menjadi tujuan hidup setiap orang. Namun, mereka tidak boleh terlena dengan kenyamanan yang dirasakan saat ini. Terutama bagi kalangan anak muda. Mereka harus berani keluar dari zona nyaman untuk

Anggota Komisi B DPRD Sleman Ir H. Abdul Kadir MH; Perhatikan Kesejahteraan Pelaku UMKM dan KWT

Anggota Komisi B DPRD Sleman Ir H. Abdul Kadir MH; Perhatikan Kesejahteraan Pelaku UMKM dan KWT

SLEMAN - Perdana duduk di kursi Komisi B, Ir H. Abdul Kadir MH segera tancap gas mengawal kebijakan-kebijakan ekonomi yang telah dicanangkan pemerintah daerah. Khususnya ekonomi kerakyatan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer