Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Untuk merealisasikan capaian tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman terus berupaya menyempurnakan mekanisme pelayanan publik terkait PBB P2. Sekaligus memberikan kemudahan pelayanan bagi para wajib pajak. Yakni dengan penggunaan Quick Response (QR) Code sebagai pengganti tanda tangan kepala BKAD dan cap basah pada surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB-P2 2022. Sekaligus berisi data objek pajak dan tagihan PBB-P2 selama delapan tahun terakhir.
Kepala BKAD Sleman Haris Sutarta menjelaskan, QR Code tersebut merupakan penyempurnaan dari barcode yang telah diterapkan sebelumnya. “Penerapan QR Code ini sesuai misi bupati Sleman, yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Didukung teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya di sela acara penyampaian SPPT PBB-P2 di Pendapa Rumah Dinas Bupati Sleman kemarin (3/1).
Meskipun tidak menggunakan tanda tangan dan cap basah, lanjut Haris, SPPT PBB-P2 tersebut tetap dokumen yang sah sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman No. 50 Tahun 2021.
Untuk mendongkrak capaian PBB-P2, BKAD Sleman juga berkomitmen mempercepat penerbitan penyampaian SPPT. Yakni pada hari pertama masuk kerja 2022. Adapun pokok ketetapan PBB P-2 2022 sejumlah 648.298 lembar SPPT. "Kami juga terus meningkatkan pelayanan jemput bola dan sosialisasi di tingkat kapanewon, kalurahan, hingga level padukuhan. Juga memberikan penghargaan kepada wajib pajak PBB panutan yang taat membayar pajak lebih awal," ungkap Haris.
Selain itu, BKAD juga telah menyempurnakan mekanisme pelayanan publik terkait PBB-P2 yang meliputi permohonan pelayanan PBB-P2 sebanyak 11.894 berkas. Terdiri atas pendaftaran objek pajak baru sebanyak 288; mutasi objek dan subjek pajak (4.440); pembetulan (374); serta permohonan salinan (5.655).
Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo sangat apresiatif dengan upaya BKAD dalam meningkatkan pelayanan PBB-P2. Terlebih saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19. Kesadaran dan ketaatan seluruh warga Sleman membayar PBB-P2 merupakan bentuk kepedulian. Tanpa adanya PBB ini, tutur Kustini, pembangunan Sleman akan terkendala.
Oleh karena itu, bupati mengajak seluruh wajib pajak Sleman segera menyelesaikan kewajiban membayar PBB-P2. “Pajak itu termasuk sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang nantinya akan diwujudkan lagi dalam bentuk pembangunan. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sleman," katanya.(mel/yog)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




