Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dorong Akses Danais Dipukul Rata

E
Penulis: Editor Content❯
SERIUS: Suasana pertemuan Manikmoyo dalam pembentukan kepengurusan baru dan diskusi penyusunan AD/ART di Westlake Resto, Trihanggo, Gamping, Sleman, (28/12).(MEITIKA CANDRA LANTIVA/RADAR JOGJA)
SERIUS: Suasana pertemuan Manikmoyo dalam pembentukan kepengurusan baru dan diskusi penyusunan AD/ART di Westlake Resto, Trihanggo, Gamping, Sleman, (28/12).(MEITIKA CANDRA LANTIVA/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA - Paguyuban lurah se-Kabupaten Sleman Manikmoyo di tengah pembentukan kepengurusan baru, mendorong akses dana keistimewaan (danais) oleh pemerintah yang digelontorkan ke kalurahan dapat di pukul rata. Degradasi anggaran danais antara kalurahan yang sudah menyandang status mandiri budaya dan bukan, dinilai tak relevan. Hal tersebut setelah munculnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104/2021 tentang Rincian APBN Tahun 2022.

"Selama ini semua kalurahan sudah menerima (danais, Red) tetapi bervariasi, ada yang Rp 55 juta bahkan ada 1 miliar. Kami harapkan akses lebih merata," kata Lurah Triharjo Irawan yang baru saja terpilih kembali sebagai ketua pimpinan Manikmoyo untuk kedua kalinya saat ditemui di acara pembentukan kepengurusan baru Manikmoyo di Westlake Resto, Trihanggo, Gamping, Sleman, Selasa (28/12).

Rekomendasi optimalisasi ini akan diusulkan ke Pemerintah DIJ melalui Pemkab Sleman. Dan diharapkan nilai danais dinaikkan tetapi tetap dipukul merata untuk mengganjal anggaran pendapatan dan belanja kalurahan (APBKal) yang terpotong 40 persen dampak Perpres tersebut. Dimana jumlah 40 persen itu wajib digulirkan untuk bantuan langsung tunai (BLT).

"Kami mengusulkan danais untuk APBKal ditambahin. Sehingga tidak mengganggu program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tetap dapat berjalan, manfaatnya juga dirasakan masyarakat," terangnya.

Menurutnya, hal ini sangatlah penting dalam penyusunan anggaran dasar rumah tangga (AD/ART), kepengurusan dan program kerja. Adanya pemangkasan 40 persen tersebut, menyulitkan dalam menentukan pembangian anggaran dengan program kerja kalurahan.

Dalam pertemuan ini, Manikmoyo juga menyusun program jangka panjang berkaitan dengan optimalisasi lurah sebagai pemerintahan yang memiliki kewenangan otonom termasuk kesejahteraan dan perlindungan hukum.

Ketua panitia kegiatan sekaligus Lurah Purwobinangun, Heri Suasana berharap dengan adanya kepengurusan baru ini diharapkan lurah-lurah di Kabupaten Sleman semakin guyup, kompak, dan saling bersinergitas untuk pemajuan kalurahan. Menanggapi aturan perpres tersebut, dia menyadari sebagai pemangku kebijakan di tingkat desa sangatlah tidak mudah mengubah kebijakan pusat.

"Meski begitu, melalui paguyuban lurah ini kita berupaya, melalui dewan dan pemerintah kabupaten ada pos anggaran mengganti 40 persen. Karena bagaimana pun juga pembangunan itu penting," ucapnya. (mel/bah)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Anggaran Terbatas, Bantul Bidik APBN hingga Danais: Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur

Anggaran Terbatas, Bantul Bidik APBN hingga Danais: Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur

Keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul harus mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur. Selain mengandalkan APBD, mulai membidik sejumlah sumber pendanaan..

Danais Naik Jadi Rp 1,1 Triliun, Ruang Fiskal Pemprov DIY Masih Tertekan: Ini Penjelasan Sekprov DIY

Danais Naik Jadi Rp 1,1 Triliun, Ruang Fiskal Pemprov DIY Masih Tertekan: Ini Penjelasan Sekprov DIY

Kenaikan dana keistimewaan (Danais) menjadi sekitar Rp 1,1 triliun belum mampu memperluas ruang fiskal Pemprov DIy dalam penyusunan APBD. Sebab, kenaikan tersebut diikuti penurunan dana alokasi umum (DAU) sekitar Rp 5 M

DPRD DIY Dorong Pemerintah Pusat  Menaikkan Alokasi Danais Tahun Depan, Ini Alasannya!

DPRD DIY Dorong Pemerintah Pusat Menaikkan Alokasi Danais Tahun Depan, Ini Alasannya!

DPRD DIJ mendorong pemerintah pusat agar bisa menaikkan alokasi anggaran dana keistimewaan (danais) tahun depan. Sebab, danais berkaitan dengan sejarah dan kebijakan politik yang mendasari penetapan keistimewaan DIJ.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer