Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

”Perceraian wanita menggugat pria lebih tinggi. Mayoritas faktor ekonomi," ungkap Humas Pengadilan Agama Kabupaten Sleman Syamsiah, Senin (15/2).
Nah, faktor pemicu berikutnya, karena adanya pihak ketiga. Dimana pada umumnya gugatan cerai terjadi karena perselingkuhan. ”Istri tak puas dengan suami karena kebutuhan materi tidak terpenuhi, kemudian berselingkuh,” terangnya.
Mayoritas perceraian diajukan oleh usia produktif. Sepasang anak muda, atau mereka yang meningkah diusia muda sehingga belum memiliki mental kuat dan persiapan matang terkait penikahan. ”Sebatas cinta namun tak diimbangi materi yang cukup,” jelasnya.
Diungkapkan, pelaku perceraian mayoritas pekerja swasta. Meski, ada juga yang berprofesi pegawai negeri.
Selain ekonomi, pernikahan yang belum matang, memicu perbedaan pemikiran. Perceraian biduk rumah tangga ini bisa menimpa siapa pun tanpa mengenal usia. Bahkan lansia sekalipun.
”Kalau faktor perselingkuhan rata-rata didapati dari media sosial. Ini marak,” ujar perempuan yang merangkap sebagai hakim tersebut.
Menurutnya, faktor pandemi saat ini juga mendorong pengajuan perceraian yang semakin marak. Namun, tidak semua bisa langsung diterima.
Itu sebabnya, jumlah perkara yang diterima pengadilan selama 2020 lebih kecil dibandingkan 2019. Yakni, sebanyak 2.312 perkara.
Dikatakan, selama pandemi pelayanan laporan pengaduan perkara terbatas. Maksimal 15 laporan per hari. Hal ini untuk menghindari kerumunan. Berbeda dengan normal, laporan lebih dari jumlah tersebut.
Perkara lainnya, seperti izin poligami masih marak, meski ada penurunan 50 persen. Jika pada 2020 sebanyak 11 orang, pada tahun sebelumnya ada 22 orang.
Dia mengatakan, tak semua laporan yang diterima dapat diputuskan. Ada pula yang ditolak. Pada 2020, pengadilan menolak laporan perkara sebanyak sebelas orang.
Maka dari itu, agar penceraian tidak terjadi, dia mengajak seluruh masyarakat untuk berpikir matang sebelum menikah. "Butuh kedewasaan mental dan pikiran," paparnya.
Sementara itu Panitera Muda Hukum PA Sleman Titik Handriyani menambahkan, total laporan perkara yang telah dia terima selama 2020 sebanyak 2.234. Sedangkan perkara yang diputus sebanyak 2.151 perkara. Dikatakan, jika suatu perkara tidak terselesaikan dalam satu tahun, maka akan kembali diselesaikan di tahun berikutnya.
”Sementara jumlah laporan yang dicabut selama 2020 ada 201. Dikabulkan 2.296, dan ditolak sebanyak 11 kasus," pungkasnya. (mel/bah)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




