Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Sleman mengimbau agar setiap kalurahan menyediakan shelter Covid-19. Gunanya sebagai posko pemantauan, persebaran Covid-19. “Kami mengimbau, mengantisipasi masing-masing kalurahan untuk menyediakan shelter. Di instruksi gubernur, Kemendes No 13 Tahun 2020 dalam rangka desa aman Covid-19, bisa digunakan seperti itu, yang sudah kami tegaskan di SE maupun pada saat zoom meeting,” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) Sleman Budiharjo Senin (8/2).
Satgas Lawan Covid-19 didorong kembali aktif. Begitu juga terkait Posko Covid yang 2020 lalu sudah didirikan di beberapa desa. Disinggung terkait isolasi mandiri, penanganan wilayah akan di breakdown di setiap wilayah. Jika didapati zona merah melakukan lockdown, maka logistik didorong menggunakan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan (APBK).
“Kecuali menyangkut tracing, testing dan treatment. Itu dari pusat, pakai APBN,” ujarnya. Terkait SDM masyarakat akan dibekali bimbingan teknis. Selama bertugas, juga akan menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap.
Menanggapi kebijakan PTKM Mikro ini, kalurahan justru dibuat kelimpungan. Sebab, kebijakan pemerintah pusat ini tidak sejalan dengan solusi yang diberikan.
Lurah Desa Sinduadi, Mlati, Senen Haryanto menyebut, selama Januari 2021 ini pihaknya sudah mengeluarkan anggaran Rp 25 juta untuk menopang kebutuhan logistik bagi 80 warga yang melakukan isolasi mandiri. Yakni dengan memberikan jatah makan tiga kali sehari. Dengan biaya sekali makan Rp 15 ribu. Padahal itu belum semua tercover. Karena masih dibantu dengan iuaran mandiri dari warga.
Disebutkan, total APBK Sinduadi Rp 12 miliar. Sementara sumber dana desa (DD) di kalurahan itu sudah terserap hingga Rp 880 juta untuk bantuan langsung tunai (BLT). “Yang menjadi masalah, kita kan belum tahu kapan korona ini berakhir,” katanya.
Jika kondisi ini berjalan lama, maka kalurahan tidak akan mampu menopang jaminan hidup warga. Kecuali pemerintah pusat membuat kebijakan dan ditopang dengan anggaran. “Kalau begini terus, ya semakin menjadi beban masyarakat. Kalau harus di rumah terus, nggak bekerja,” tambahnya. (mel/laz)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




