Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Harda menjelaskan inti dari kebijakan ini adalah pendidikan dan penegakan kedisiplinan protokol kesehatan. Pemkab Sleman turut melibatkan jajaran TNI dan Polri atas pemberlakuan kebijakan. Tujuannya agar kebijakan berjalan efektif dan optimal.
"salah satu bukti adalah dengan pembentukan posko PSBB. Nanti dilengkapi dengan berbagai pusat data. Intinya posko itu yang mendisiplinkan prokes dan kebijakan selama PSBB berlangsung," jelasnya ditemui di Setda Pemkab Sleman, Kamis (7/1).
Hanya saja tidak semua arahan kebijakan diterapkan. Salah satunya adalah skema work from home (WFH) 75 persen. Pemkab Sleman hanya menerapkan pembatasan sebesar 50 persen. Khususnya di wilayah perkantoran Setda Pemkab Sleman.
Bukan tanpa alasan penerapan kebijakan ini. Harda membeberkan adanya kekurangan sumber daya manusia (SDM). Apabila penerapan 75 persen maka pelayanan publik menjadi tak optimal.
"karena kami kekurangan tenaga kami tetap masih mementingkan pelayanan yang terbaik sehingga kita 50:50. Pelayanan kami membutuhkan orang-orang yang melayani, disatu sisi SDM kami banyak yang pensiun jadi formasi itu tidak lengkap. Mengko entek," katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Sleman Joko Hastaryo mengapresiasi terbitnya kebijakan PSBB. Menurutnya langkah ini dapat menjadi solusi penanggulangan Covid-19. Terutama untuk menekan laju penularan di kalangan masyarakat.
Joko menjelaskan konsep PSBB bertujuan menekan angka kasus pada sisi hulu. Cara ini menurutnya dapat menjadi solusi penekanan kasus. Sementara selama ini penanganan kasus cenderung pada sisi hilir.
"Hilir itu artinya yang sakit dicari kemudian dirawat atau isolasi baik itu positif maupun suspek maupun probable sampai meninggal. Dengan adanya PSBB ini maka yang diatasi itu adalah di hulunya. Kalau hulu dikelola atau dikendalikan maka diharapkan hilir akan terkelola dengan baik," ujarnya.
Mantan Direktur Utama RSUD Sleman ini mengakui Sleman masuk kategori krisis. Khususnya tingkat keterisian tempat tidur pasien Covid-19. Baik untuk kritikal maupun non kritikal.
"untuk kritikal sudah diatas 90 persen yang non kritikal diatas 80 persen. Ini sudah masuk kriteria diterapkan PSBB," katanya. (dwi/sky)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



