Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

“Kami akan sampaikan aspirasi warga Mlangi langsung ke Gubernur DIJ HB X dalam waktu dekat, kami tegas menolak tol melewati kampung Mlangi,” kata tokoh warga Mlangi Syukron Arif Muttaqin Kamis (17/12). Menurut dia, penolakan tersebut karena Kampung Mlangi sebagai kesatuan ruang, yang juga sudah diatur dalam Perdais nomor 2 tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
Anggota Komisi D DPRD DIJ itu mengatakan, Kampung Mlangi, dengan Masjid Pathok Negoro Mlangi dan kawasan penyangga di sana, termasuk yang dilindungi dalam Perdais Tata Ruang. Dia mencontohkan dalam pasal 16 ayat 1 sudah disebutkan, pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam satuan strategis Masjid Pathok Negoro hanya untuk kegiatan ekonomi skala masyarakat, wisata budaya dan sejarah, serta pendidikan dan pengembangan kebudayaan.
Ditambah lagi, lanjut Syukron, dalam ayat 2 disebutkan, ada larangan membangun bangunan baru dengan arsitektur yang tidak selaras dengan arsitektur dalam satuan strategis Masjid Pathok Negoro. “Pembangunan tol yang melewati Kampung Mlangi jelas akan menggangu kegiatan di dalamnya,” kata dia.
Dia menambahkan, dalam pertemuan perwakilan warga Mlangi, Nogotirto, Gamping, dengan Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan (PBJH) Jogja-Solo Rabu sore (16/12) belum sesuai harapan warga. Karena hanya melakukan pergeseran desain trase. Tapi tetap melewati Kampung Mlangi. “Tidak ada kesepakatan, karena itu akan kami laporkan ke Gubernur DIJ,” katanya.
Pergeseran desain trase yang ditawarkan juga masih berdampak pada fasilitas umum, seperti masjid dan panti jompo. “Panti jompo ini juga baru beberapa bulan beroperasi,” jelasnya.
Anggota Fraksi PKB DPRD DIJ itu menegaskan, warga Mlangi tidak menolak keberadaan tol. Hanya pembangunannya yang diminta tidak mengganggu kawasan Kampung Mlangi. Dia pun mendorong jalur tol bisa digeser tepat di atas Ring Road. “Karena di utara kampung masih banyak tanah kas desa, secara teknis masih memungkinkan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan (PBJH) Jogja-Solo, Wijayanto mengaku panjang tol yang akan digeser menjadi elevated di wilayah Mlangi mencapai 1,6 kilometer. Alternatif kedua tersebut, memanglah untuk mengindari beberapa pesantren di Mlangi dan Unisa. Totok mengakui tidak bisa memuaskan semua pihak. Mengingat masih ada beberapa fasilitas umum yang terdampak. Hanya saja, pihaknya mendapatkan pesan dari staf kepresidenan untuk bisa menghindari dampak sosial yang terlalu besar.(pra)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




