Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Berikan Insentif kepada Petani untuk Pertahankan LP2B

E
Penulis: Editor Content❯
RADAR JOGJA FILE
RADAR JOGJA FILE
 

 

RADAR JOGJA - Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk menjaga keberadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) agar tidak semakin menurun. Yakni dengan cara memberikan insentif, pemberian bantuan sarana dan prasarana kepada para petani untuk tidak mengalihfungsikan lahan pertanian.

Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) Kabupaten Sleman Heru Saptono menjelaskan, penyusutan lahan pertanian di Sleman pada 2018 mencapai 345 hektar. Dengan luas total LP2B di Sleman yakni 18.483 hektar. Dari penyusutan lahan yang ada, didominasi terjadi di wilayah perkotaan. "Untuk wilayah Sleman seperti di Depok," jelas Heru Rabu (7/10).

 

Menurut Heru, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga LP2B agar tidak semakin berkurang. Mulai dari memberikan insentif berupa bibit, benih, pupuk hingga alat mesin pertanian. Pihaknya juga melakukan langkah politisasi dengan mem-branding beras dari Sleman. Hal tersebut dilakukan dengan penyuluhan kepada para petani. "Branding beras Sleman ini agar tak bersaing dengan beras dari daerah lain," tambahnya.

 

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIJ Syam Arjayanti membenarkan jika penyusutan LP2B banyak terjadi di wilayah perkotaan. Selain Kapanewon Depok, penyusutan lahan juga terjadi di Kapanewon Mlati dan Gamping.

 

Sedangkan untuk penyusutan lahan di DIJ, bisa mencapai 300-400 hektar per tahun. Oleh karena itu, saat ini pihaknya tengah melakukan proses review Peraturan Daerah (Perda) tentang LP2B. "Hal ini untuk mengawasi alih lahan," katanya.

 

Syam berharap, dengan ketersediaan lahan nantinya para petani bisa terus berkarya. Untuk petani masih memuliki minat si bidang pertanian dan tidak mengalihfungsikan lahannya ke perumahan atau bangunan lain. "Saat ini Perda baru digodog di tingkat DPRD," ungkapnya. (eno/bah)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Enam Ratus Ton Sampah di Kebumen Belum Dikelola, Bahas Draf Perubahan Perda Pengelolaan Sampah

Enam Ratus Ton Sampah di Kebumen Belum Dikelola, Bahas Draf Perubahan Perda Pengelolaan Sampah

Pimpinan Pansus DPRD dan kepala dinas teknis berdiskusi saat rapat dengar pendapat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah, Kamis (1/10). (M Hafied

DPRD Kulon Progo Minta Pemkab Komunikasi Dengan Pemprov DIY Terkait Tambang Pasir Tuksono

DPRD Kulon Progo Minta Pemkab Komunikasi Dengan Pemprov DIY Terkait Tambang Pasir Tuksono

DPRD Kulon Progo Minta Pemkab Komunikasi Dengan Pemprov DIY Terkait Tambang Pasir Tuksono

DPRD Kebumen Geram PAD di Bawah 50 Persen, Pemkab Diminta Evaluasi

DPRD Kebumen Geram PAD di Bawah 50 Persen, Pemkab Diminta Evaluasi

Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kebumen Wahid Mulyadi. (M Hafied/Radar Joggja)DPRD Kebumen Geram PAD di Bawah 50 Persen, Pemkab Diminta Evaluasi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer