Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kalurahan Diminta Maksimalkan Dana Desa

E
Penulis: Editor Content❯
RADAR JOGJA FILE
RADAR JOGJA FILE
RADAR JOGJA - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Sleman mendorong pemerintah kalurahan untuk tetap menggunakan dana desa untuk penanganan dan pencegahan Covid-19. Terlebih, untuk memaksimalkan penyerapan dana desa setelah anggaran Triwulan III cair.

Kepala Dinas PMK Sleman Budiharjo menjelaskan, Kalurahan yang ada di Sleman sudah memanfaatkan dana desa untuk penanganan Covid-19. Hanya saja, serapan dana desa masih di bawah 60 persen jika pada Triwulan II. Meskipun demikian, pada Triwulan II secara keseluruhan kalurahan di Kabupaten Sleman sudah mengirimkan pelaporan penggunaan Dana Desa.

Dari laporan yang ada, banyak kalurahan yang menggunakan Dana Desa tersebut untuk pembagunan fasilitas, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, termasuk penanggulangan keadaan darurat seperti Covid-19. "Untuk Triwulan kedua, 86 desa sudah menyampaikan laporan realisasi Dana Desa," jelas Budi Minggu (27/9).

Menurut Budi, Kalurahan diperbolehkan untuk menggunakan dana desa untuk penanganan Covid-19. Hal ini sesuai dengan aturan yang berlaku dalam penggunaan dana desa disesuaikan pula dengan Surat Edaran (SE) Bupati Sleman nomor 140/00869 pada 27 Maret lalu. Bukan hanya mengatur soal penggunaan dana desa khusus, SE tersebut mengatur perihal Penggunaan Belanja Tak Terduga dalam APBDesa.

 

Dalam surat menyebutkan, penggunaan APBDesa untuk penanggulangan bencana Covid-19, diambil dari belanja tak terduga di bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak desa pada sub bidang penanggulangan bencana. Apabila belanja tak terduga pada sub bidang penanggulangan bencana tidak

mencukupi, maka dapat melakukan pergeseran anggaran pada sub bidang keadaan darurat dan keadaan mendesak desa, menjadi sub bidang penanggulangan bencana. Langkah ini diambil, dengan melakukan perubahan penjabaran APBDesa melalui peraturan kepala desa.

 

Pergeseran lain yang bisa dilakukan, yaitu pada anggaran bidang dan sub bidang lain. Digeser menjadi sub bidang

penanggulangan bencana bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak desa. "Dengan melakukan perubahan APBDesa melalui peraturan desa atau mekanisme lainnya. Mekanisme lebih detail dijabarkan dalam SE tersebut," tambahnya.

 

Poin lain yang diatur, bidang dan sub bidang yang dapat dilakukan pergeseran anggaran. Antara lain kegiatan yang bersumber dari pendapatan asli desa (PADes) dan pendapatan lain-lain, alokasi dana desa (ADD), dana desa (DD), dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah (BHPRD). "Serta dapat menggunakan silpa yang belum teralokasikan dalam kegiatan," kata Budi.

 

Sedangkan penggunaan dana desa untuk penanganan Covid-19, nantinya akan diawasi oleh Inspektorat. "Ada monitoring dari Inspektorat maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain itu didampingi oleh Tim Ahli dan Pendamping Desa," ungkapnya.

 

Budi mengaku, pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan Covid-19 dirasa cukup efektif. Hal ini karena kalurahan bisa menggunakan dana desa untuk penyediaan tempat cuci tangan, penyemprotan disinfektan, penyediaan sarana dan prasarana. Serta untuk penyediaan vitamin, hingga penyediaan alat pelindung diri.(eno/bah)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Ngayogjazz 2026 Hadir di Karangtanjung, Lebih dari 500 Seniman dan Musisi Meriahkan 5 Panggung

Ngayogjazz 2026 Hadir di Karangtanjung, Lebih dari 500 Seniman dan Musisi Meriahkan 5 Panggung

Festival musik Ngayogjazz kembali menyapa masyarakat dengan menghadirkan pertunjukan musik di tengah perkampungan. Tahun ini, perhelatan yang memasuki penyelenggaraan ke-20 itu berlangsung di Padukuhan Karangtanjung...

Bertahun-tahun Jadi Peserta JKN, Warga Sleman Siti Chamiyatun Rasakan Manfaat Nyata BPJS Kesehatan

Bertahun-tahun Jadi Peserta JKN, Warga Sleman Siti Chamiyatun Rasakan Manfaat Nyata BPJS Kesehatan

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan terus memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam membantu mengakses pelayanan kesehatan tanpa harus terbebani biaya pengobatan yang besar. 

Digelar Desember Mendatang, Peringatan HUT Forkom Sleman Jadi Ajang Tingkatkan Solidaritas UMKM

Digelar Desember Mendatang, Peringatan HUT Forkom Sleman Jadi Ajang Tingkatkan Solidaritas UMKM

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Forum Komunikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Forkom UMKM) Kabupaten Sleman akan diselenggarakan pada 12 Desember mendatang. Acara yang direncanakan digelar di Kapanewon Kalasan ...

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer