Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

SKB 3 Menteri Dukung Percepatan Pemutakhiran DTKS

E
Penulis: Editor News❯
Photo
Photo
RADAR JOGJA -Sebagai sarana perbaikan data kesejahteraan sosial penerima bantuan sosial, diterbitkan SKB 3 Menteri tentang Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Saat ini data penerima bantuan sosial (bansos) berasal dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Merekalah yang lebih mengetahui kondisi di lapangan siapa saja yang seharusnya mendapatkan bansos, oleh karena itu terbitlah SKB 3 Menteri tentang dukungan Percepatan Pemutakhiran Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ini," jelas Tenaga Teknis Menteri Sosial RI Bidang Penanganan Fakir Miskin kepada peserta Diklat Family Development Session Pendamping PKH Gelombang ke-VI di BBPPKS Jogjakarta, Rabu (9/9).

Menurutnya, bila ada masalah tentang data penerima bansos akan dikembalikan ke pemerintah kota atau kabupaten.

"Pendamping PKH harus paham soal ini, mengenai Surat Keputusan Bersama, SKB Menteri Sosial, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri. Nantinya DTKS akan terintegrasi dengan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri," ungkap Angga.

Angga menegaskan, sebagai salah satu perpanjangan tangan Kementerian Sosial, pendamping PKH diharapkan dapat ikut serta berperan dalam semua program-program kementerian sosial, utamanya program-program pengentasan kemiskinan. Selain itu juga menjadi rujukan bagi masyarakat mengenai program-program peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui bantuan-bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial. 

“Seperti pesan Menteri Sosial, kami mengapresiasi dan berterimakasih kepada para pendamping PKH, atas kinerja dan pengabdiannya. Tolong jaga integritas agar program ini benar-benar berguna bagi keluarga penerima manfaat," tambahnya.

Dia mengingatkan bahwa para pendamping PKH bekerja tidak hanya sebagai kewajiban menjalankan pekerjaan semata, tapi juga wujud sebuah pengabdian kepada negara dan bangsa demi pengentasan program kemiskinan.

Diklat Pendamping PKH Gelombang VI di Balai Besar pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jogjakarta ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi para pendamping PKH. Diklat dilaksanakan dari tanggal 7 sd 17 September 2020 secara daring (dalam jaringan) dengan fasilitator Widyaiswara BBPPKS Jogjakarta. (*/ita/tif)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Rampung Disalurkan, 127.442 Keluarga di Gunungkidul Terima 20 Kg Beras dan Empat Liter Migor

Rampung Disalurkan, 127.442 Keluarga di Gunungkidul Terima 20 Kg Beras dan Empat Liter Migor

Di Gunungkidul, sebanyak 127.442 KPM menerima bantuan berupa 20 kilogram beras dan empat liter minyak goreng.Rampung Disalurkan, 127.442 Keluarga di Gunungkidul Terima 20 Kg Beras dan Empat Liter Migor

Penerima PKH di Magelang Diminta Segera Regsitrasi Perlinsos karena Tentukan Penerima Bansos 2027

Penerima PKH di Magelang Diminta Segera Regsitrasi Perlinsos karena Tentukan Penerima Bansos 2027

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda dalam rapat koordinasi percepatan Perlinsos Digital di Kantor Setda KabPenerima PKH di Magelang Diminta Segera Regsitrasi Perlinsos karena Tentukan Penerima Bansos 2027

Merasa Tak Terlibat Judol, 2.000 Eks KPM Ajukan Sanggah: Keputusan di Tangan Kemensos

Merasa Tak Terlibat Judol, 2.000 Eks KPM Ajukan Sanggah: Keputusan di Tangan Kemensos

Merasa tak pernah terlibat aktvitas judi online (judol), sekitar dua ribu keluarga penerima manfaat (KPM) yang sebelumnya mendapat bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH) mengajukan sanggah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer