Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sleman, Noor Aan Muhlishoh menjelaskan, saat pendaftaran para pasangan calon (Paslon) diminta untuk membawa berkas yang lengkap dan sah. Hal ini agar tidak ada pengembalian berkas saat pendaftaran. Salah satu berkas yang harus diserahkan saat mendaftar ke KPU adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Noor menambahkan, LKHPN yang diserahkan bisa laporan periodik atau laporan khusus. Menyesuaikan kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Peraturan KPU tentang LHKPN. "Yang penting dilaporkan pada tahun 2020," jelas Noor saat ditemui di Kantor KPU Sleman Senin (31/8).
Kebijakan terkait laporan periodik maupun khusus dibedakan karena adanya paslon yang baru pertama kali mendaftar. Atau pun, paslon yang berasal dari instansi pemerintahan. Misalnya jika ada calon petahana, pegawai negeri sipil, perangkat daerah maupun anggota DPRD, dipastikan telah memiliki LHKPN yang dilaporkan secara periodik. "LHKPN maksimal Maret 2020 bisa dipakai untuk pendaftaran," tambahnya.
Selain diserahkan kepada KPU Sleman bersama semua berkas pendaftaran lainnya, LHKPN juga akan ditayangkan di laman KPU dan KPK. Dan ketika mendaftar, paslon juga sudah membawa surat kuasa pelaporan LHKPN.
Selain itu, paslon juga harus melampirkan rekomendasi yang turun dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik saat pendaftaran. Lengkap dengan tanda tangan asli dari ketua dan sekjen partai. "Disertai cap basah," kata Noor.
Pengumpulan surat pernyataan bersama dukungan parpol, juga harus dibubui materai, tanda tangan ketua pengurus partai tingkat kabupaten serta cap basah. Demikian juga legalisir tanda tangan dan cap basah berlaku untuk SK kepengurusan. Tanda tangan dan cap yang dibubuhi, menyesuaikan tingkat lembaga yang mengeluarkan SK.
Sementara itu, Ketua KPU Sleman, Trapsi Haryadi menyatakan, untuk bisa maju dalam Pilkada Sleman 2020, jika paslon merupakan DPRD, PNS maupun penjabat negara lainnya harus mengundurkan diri dari institusi terkait. Untuk surat pengunduran diri, maksimal dikumpulkan pada 27 September. Sedangkan untuk surat pemberhentian maksimal dikumpulkan pada 30 November. "Namu jika surat pengunduran diri sudah ada dan disertakan tanggal 4–6 September akan divalidasi," tutur Trapsi.
Usai pendaftaran, tambah Trapsi, tahapan lainnya dari Pilkada 2020 adalah proses validasi dan pemeriksaan kesehatan pada tanggal 8-9 September. "Yang akan dilakukan bersama-sama dengan kabupaten lain di RSUP Dr Sardjito," kata Trapsi. (eno/bah)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



