Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sanksi Denda Lebih Efektif

E
Penulis: Editor Content❯
Instagram Barito Putera
Instagram Barito Putera
RADAR JOGJA – Pemkab Sleman tengah merampungkan aturan terkait sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Pengenaan sanksi denda dinilai lebih efektif dibanding sanksi sosial.

Bupati Sleman Sri Purnomo menjelaskan, saat ini aturan sedang digodok oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sleman. Menurut SP, bentuk dari sanksi yang akan diberikan kepada masyarakat adalah sanksi sosial. Hal ini dirasa lebih edukatif dan memeberikan efek jera dibandingkan harus membayarkan sejumlah uang. Sanksi sosial yang dimaksudkan adalah seperti menyapu lingkungan hingga membersihkan rumput. "Kalau hanya mengeluarkan uang Rp 100 ribu atau Rp 150 ribu itu akan lupa. Berbeda dengan kalau dia harus nyapu akan lebih dikenang," tutur SP Rabu (12/8).

Terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman, Arif Pramana menyatakan saat ini pihaknya bersama dengan bagian hukum tengah menindak lanjuti Inpres untuk mempersiapkan sanksi bagi pelanggar. "Targetnya dapat selesai minggu ketiga Agustus ini akan selesai," ungkap Arif.

Sementara itu, Pakar Kebijakan Publik Erwan Agus Purwanto menjelaskan, Inpres terkait sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan berupa denda dinilai tepat. Bentuk sanksi tersebut, dirasa mampu menegakkan sanksi bagi masyarakat yang melanggar. Hal ini juga untuk kebaikan bagi seluruh masyarakat berupa kesehatan masyarakat terbebas dari Covid-19. "Jika ada yang mencoba melanggar common good, perlu ada sanksi supaya pelanggaran tidak diulangi," ungkapnya.

Seperti halnya sanksi pengguna yang tidam tertib menggunakan helm, tambah Erwan, sanksi denda berupa uang sangatlah efektif. Strategi denda untuk menimbulkan efek jera ini bisa diterapkan untuk mendisiplinkan masyarakat untuk mengenakan masker dan menjaga jarak. Tidak tiba-tiba menerapkan sanksi denda, sebaiknya pihak pemerintahan memulai dengan adanya himbauan, sosialisasi hingga memfasilitasi masker gratis di tempat strategis. "Perlu diterapkan secara bertahap, tidak boleh mendadak," tambahnya.

Sebelumnya, aktivis Jogja Corruption Watch Baharudin Kamba mengingatkan, ketentuan pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan yang memuat sanksi hanya UU, Perpu dan Perda.

Adapun dasar hukum yang dapat dijadikan pedoman yang mengatur tentang jenis sanksi yang dapat dimuat dalam Perda yakni UU Nomor 12 Tahun 2011 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Jadi hanya Perda yang boleh mencantumkan sanksi di tingkat daerah,” tegasnya. (eno/pra)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Ngayogjazz 2026 Hadir di Karangtanjung, Lebih dari 500 Seniman dan Musisi Meriahkan 5 Panggung

Ngayogjazz 2026 Hadir di Karangtanjung, Lebih dari 500 Seniman dan Musisi Meriahkan 5 Panggung

Festival musik Ngayogjazz kembali menyapa masyarakat dengan menghadirkan pertunjukan musik di tengah perkampungan. Tahun ini, perhelatan yang memasuki penyelenggaraan ke-20 itu berlangsung di Padukuhan Karangtanjung...

Bertahun-tahun Jadi Peserta JKN, Warga Sleman Siti Chamiyatun Rasakan Manfaat Nyata BPJS Kesehatan

Bertahun-tahun Jadi Peserta JKN, Warga Sleman Siti Chamiyatun Rasakan Manfaat Nyata BPJS Kesehatan

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan terus memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam membantu mengakses pelayanan kesehatan tanpa harus terbebani biaya pengobatan yang besar. 

Digelar Desember Mendatang, Peringatan HUT Forkom Sleman Jadi Ajang Tingkatkan Solidaritas UMKM

Digelar Desember Mendatang, Peringatan HUT Forkom Sleman Jadi Ajang Tingkatkan Solidaritas UMKM

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Forum Komunikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Forkom UMKM) Kabupaten Sleman akan diselenggarakan pada 12 Desember mendatang. Acara yang direncanakan digelar di Kapanewon Kalasan ...

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer