Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati Sleman Sri Purnomo menjelaskan, saat ini aturan sedang digodok oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sleman. Menurut SP, bentuk dari sanksi yang akan diberikan kepada masyarakat adalah sanksi sosial. Hal ini dirasa lebih edukatif dan memeberikan efek jera dibandingkan harus membayarkan sejumlah uang. Sanksi sosial yang dimaksudkan adalah seperti menyapu lingkungan hingga membersihkan rumput. "Kalau hanya mengeluarkan uang Rp 100 ribu atau Rp 150 ribu itu akan lupa. Berbeda dengan kalau dia harus nyapu akan lebih dikenang," tutur SP Rabu (12/8).
Terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman, Arif Pramana menyatakan saat ini pihaknya bersama dengan bagian hukum tengah menindak lanjuti Inpres untuk mempersiapkan sanksi bagi pelanggar. "Targetnya dapat selesai minggu ketiga Agustus ini akan selesai," ungkap Arif.
Sementara itu, Pakar Kebijakan Publik Erwan Agus Purwanto menjelaskan, Inpres terkait sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan berupa denda dinilai tepat. Bentuk sanksi tersebut, dirasa mampu menegakkan sanksi bagi masyarakat yang melanggar. Hal ini juga untuk kebaikan bagi seluruh masyarakat berupa kesehatan masyarakat terbebas dari Covid-19. "Jika ada yang mencoba melanggar common good, perlu ada sanksi supaya pelanggaran tidak diulangi," ungkapnya.
Seperti halnya sanksi pengguna yang tidam tertib menggunakan helm, tambah Erwan, sanksi denda berupa uang sangatlah efektif. Strategi denda untuk menimbulkan efek jera ini bisa diterapkan untuk mendisiplinkan masyarakat untuk mengenakan masker dan menjaga jarak. Tidak tiba-tiba menerapkan sanksi denda, sebaiknya pihak pemerintahan memulai dengan adanya himbauan, sosialisasi hingga memfasilitasi masker gratis di tempat strategis. "Perlu diterapkan secara bertahap, tidak boleh mendadak," tambahnya.
Sebelumnya, aktivis Jogja Corruption Watch Baharudin Kamba mengingatkan, ketentuan pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan yang memuat sanksi hanya UU, Perpu dan Perda.
Adapun dasar hukum yang dapat dijadikan pedoman yang mengatur tentang jenis sanksi yang dapat dimuat dalam Perda yakni UU Nomor 12 Tahun 2011 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Jadi hanya Perda yang boleh mencantumkan sanksi di tingkat daerah,” tegasnya. (eno/pra)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




