Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pilkades Digelar setelah Pilkada

E
Penulis: Editor Content❯
DIUNDUR : Bupati Sleman Sri Purnomo beserta jajarannya memberikan keterangan terkait pelaksanaan Pilkades 2020 di Pendopo Parasamya (11/8). ( SEVTIA EKA NOVARITA/RADAR JOGJA )
DIUNDUR : Bupati Sleman Sri Purnomo beserta jajarannya memberikan keterangan terkait pelaksanaan Pilkades 2020 di Pendopo Parasamya (11/8). ( SEVTIA EKA NOVARITA/RADAR JOGJA )
RADAR JOGJA - Pemerintah Kabupaten Sleman memastikan jadwal Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dilaksanakan usai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Keputusan tersebut langkah yang diambil oleh Pemkab terhadap Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 141/4528/SJ terkait Penundaan Pilkades Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW).

Bupati Sleman Sri Purnomo menjelaskan, Pilkades adalah program strategis nasional yang harus dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan perintah Mendagri. Sama-sama program strategis, namun Pilkades adalah program strategis di tingkat daerah. "Kita dahulukan program nasional," jelas SP Selasa (11/8).

Hasil kesepakatan pelaksanaan Pilkades pada 20 Desember. Penetapan waktu tersebut, merupakan keputusan bersama yang telah dibicarakan oleh pihak sekretaris daerah, DPRD, Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu. Hal ini dengan mempertimbangkan waktu perhitungan suara dari Pilkada. "Jika perhitungan lancar, Pilkades bisa dilakukan pada 20 Desember secara e-voting," tambahnya.

Menurut SP, ada 160 calon kepala desa yang tersebar di 49 Desa di wilayah Kabupaten Sleman. Nantinya, ada 1.102 tempat pemungutan suara (TPS) yang disiapkan dengan 1.220 petugas teknik lapangan (PTL). Dengan total jumlah pemilih yang akan ikut Pilkades sebantak 444.841 jiwa.

Meskipun diundur, tambah SP, saat ini setiap Desa sudah memiliki penjabat kades. Mereka diangkat setelah masa jabatan kades usai. Masa jabatan penjabat kades, adalah satu tahun lamanya dan bisa diperpanjang. "Jadi kades yang habis masa tugasnya, selesai dan tidak ada perpanjangan waktu," kata SP.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Budiharjo mengaku, meskipun adanya pengunduran jadwal Pilkades, pihaknya telah melakukan antisipasi dan pengecekan rutin terhadap alat dan sistem e-voting. Dari total 1.200 paket e-voting, hanya ada dua paket yang mengalami kerusakan pada hard disk. "Dan tidak terjadi kerusakan pada sistem," ungkap Budi.

Sedangkan untuk sistem, Budi menyatakan, pemilihan akan dilakukan dengan sistem offline. Hal ini dipilih untuk mengantisipasi adanya peretasan pada hasil pemilihan. Serta untuk mengantisipasi adanya wilayah yang belum memiliki sinyal jaringan yang kuat. "Jadi tidak akan terganggu bila jaringan di satu wilayah itu lemah," tambah Budi.

Disinggung terkait bisa mundurnya calon kepala desa dari pencalonan karena mundurnya jadwal, Budi mengaku, 160 calon kepala desa yang sudah ditetapkan untuk Pilkades tidak boleh mengundurkan diri. Kecuali, sebelumnya ada salah satu calon yang meninggal dunia. Hal ini mengakibatkan pembahasan internal untuk memutuskan penghapusan nama terkait dari pencalona di desa teraebut. (eno/bah)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Mendagri Soroti Penyerapan Anggaran Rendah, Percepatan Rehab Rekon Sumatera Ditargetkan Rampung 2028

Mendagri Soroti Penyerapan Anggaran Rendah, Percepatan Rehab Rekon Sumatera Ditargetkan Rampung 2028

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan perkembangan pemulihan pascabencana Sumatera yang telah berlangsung hampir satu tahun.

Tegas Tangani Karhutla, Mendagri Ancam Sanksi Korporasi Nakal

Tegas Tangani Karhutla, Mendagri Ancam Sanksi Korporasi Nakal

Mendagri Tito Karnavian menegaskan pemerintah tak segan menindak tegas korporasi yang terlibat karhutla. Langkah mitigasi dan penanganan lahan gambut terus dioptimalkan.

Pesan Tegas Mendagri untuk Pemda: Tekan Inflasi, Jangan Lewati 3,5 Persen!

Pesan Tegas Mendagri untuk Pemda: Tekan Inflasi, Jangan Lewati 3,5 Persen!

Inflasi nasional naik jadi 3,28 persen pada September 2026. Mendagri Tito Karnavian mewanti-wanti seluruh pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan agar angka inflasi tidak tembus 3,5 persen.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer