Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua Bawaslu Sleman, Abdul Karim Mustofa menjelaskan, pihaknya turut mengawasi kualitas masukan data form A-KWK (daftar pemilih) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman. Ditemukan, sebanyak 30 pemilih pemula tidak terdaftar dalam daftar pemilih model A-KWK. Selain itu, ada empat pemilih yang belum genap berusia 17 tahun. "Tetapi sudah menikah dan belum dimasukkan ke daftar pemilih," jelas Karim Senin (10/8).
Sebanyak 30 pemilih pemula yang belum masuk ke A-KWK, tambah Karim, berasal dari sampling di empat kecamatan. Yakni dari Kecamatan Depok, Gamping, Prambanan dan Tempel. Sedangkan data empat pemilih usia belum 17 tahun yang sudah menikah, ada di Kecamatan Godean, Sleman, dan Gamping. Bawaslu juga menemukan sedikitnya 17 pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS). Yakni 17 orang meninggal dunia yang masih terdaftar dalam A-KWK. "Mereka berasal dari Kecamatan Tempel, Gamping, Sleman, dan Seyegan," tambah Karim.
Ada pula temuan 102 pemilih yang saat Pemilu 2019 berstatus sebagai daftar pemilih khusus (DPK). Namun datanya tidak ditemukan dalam A-KWK di coklit Pilkada 2020. "Ada pula data 12 warga mutasi, yang keluar belum dicoret dan yang masuk belum dimasukkan ke daftar pemilih,” tambahnya.
Karim mengaku, pengawasan tahapan pemilu kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yakni mulai dari data A-KWK hasil sinkronisasi sebagai bahan data sanding, tidak Bawaslu dapatkan dari KPU Sleman. "Meski kami sudah bersurat, tetapi data A-KWK tidak diberikan," ungkap Karim.
Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar menduga, proses sinkronisasi dan penyusunan data pemilih Pilkada 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman, tidak memasukkan data penduduk paling mutakhir. Dibuktikan dengan adanya penduduk belum 17 tahun sudah menikah yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih Model A-KWK.
Dalam pengawasan yang dilakukan Bawaslu Sleman, pihaknya menerapkan sistem sampling. Yang mana saat ini, seluruh jajaran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan dan Desa se-Kabupaten Sleman sedang mencermati satu per satu nama pemilih yang didapatkan. Untuk selanjutnya, disandingkan dengan data pemilih di laman Lindungi Hak Pilihmu dari KPU. Untuk melengkapi hasil pengawasan yang telah dilakukan sebelumnya. "Karena proses sinkronisasi tidak menghasilkan daftar pemilih yang akurat dan valid," kata Arjuna.
Tim Bawaslu, tambah Arjuna, menuding persebaran Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga tidak merata. Hal itu terbukti dari adanya surat keberatan yang diterima Bawaslu. Berisikan informasi perihal TPS, dari sejumlah rukun tetangga di dua buah desa di Kecamatan Berbah yang menjelaskan letak TPS berjarak hampir satu kilometer dari rumah warga.
Sementara itu, Ketua KPU Sleman, Trapsi Haryadi menjelaskan, urgensi dilakukannya coklit bertujuan untuk meneliti data-data yang dimaksud Bawaslu. Menurutnya, data pemilih yang diterima KPU berasal dark Ditjen Dukcapil Kemdagri RI. "Kemudian KPU RI menyampaikan kepada KPU penyelenggara Pemilihan 2020," jelas Trapsi. (eno/bah)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




