Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kukuhkan Sinergi PT- Kemendes PDTT

E
Penulis: Editor Content❯
TUNGGU PEMBUKTIAN : Jose Pedro Magalhaes Valente atau Ze Valente mengikuti latihan bersama PSS Sleman. Ze sudah tidak sabar melakoni debut bersama Super Elja.(DOK PSS SLEMAN)
TUNGGU PEMBUKTIAN : Jose Pedro Magalhaes Valente atau Ze Valente mengikuti latihan bersama PSS Sleman. Ze sudah tidak sabar melakoni debut bersama Super Elja.(DOK PSS SLEMAN)
RADAR JOGJA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ilmiah (PDTT) Abdul Halim Iskandar dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa bidang Manajemen Pemberdayaan Masyarakat oleh Universiras Negeri Yogyakarta (UNY) Sabtu (11/7). Agenda penganugerahan yang direncanakan pada Maret atau April lalu, sempat tertunda karena pandemi Covid-19.

Rektor UNY Sutrisna Wibawa menjelaskan penganugerahan gelar ini dinilai akan semakin mengukuhkan sinergi antara perguruan tinggi dengan Kementerian Desa PDTT. “Desa yang kuat akan menguatkan Indonesia," jelas Sutrisna di Auditorium UNY.

Menurut Sutrisna, sebuah keyakinan yang terus dikuatkan oleh Menteri Desa PDTT dalam praksis kebijakannya dan layak untuk dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa bidang Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. Paradigma ini menjadi semakin penting terlebih di tengah pandemi Covid-19 yang sedang dihadapi.

Pembajoen Setyaningastuti. (wida atika/radar jogja)
Pembajoen Setyaningastuti. (wida atika/radar jogja)
BERSEJARAH: Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa bidang Manajemen Pemberdayaan Masyarakat oleh UNY, (11/7).( ISTIMEWA )

Kunci kesuksesan desa, tambah Sutrisna, ada pada pemerintah desa berserta segenap masyarakat yang bahu membahu menyejahterakan desa dan bangsanya. Program desa untuk warga bertujuan untuk memberdayakan warga melalui organisasi desa sehingga maju.

Sutrisna mengaku, pihaknya juga telah menginisiasi kampus desa baik secara fisik maupun pendampingan pada desa. "Yaitu dengan membuka program vokasi di Kulonprogo dan Gunungkidul," tambahnya.

Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar dalam pidato ilmiahnya menuturkan, kebijakan desa yang berkualitas perlu disusun berbasis data dan masukan pemanfaat kebijakan itu sendiri. Sejak minggu pertama penugasan sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Halim mengaku telah melakukan pembenahan berkaitan dengan data dan informasi.

Agar dapat dikomunikasikan sampai tataran global, tambah Halim, Sistem informasi Desa (SID) dikelompokkan ke dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Masukan dari pemanfaat kebijakan desa terangkum dalam aduan warga. "Saya mengajak birokrat untuk memperlakukan aduan masyarakat sebagai amanah Kementerian Desa PDTT," kata Halim.

Seluruh aduan harus ditanggapi dan ditindaklanjuti. Masukan rutin tiap desa juga dikumpulkan oleh 19 ribu pendamping lokal desa, 16 ribu pendamping desa di kecamatan, dan seribu pendamping tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Pelatihan kapasitas pendamping, terutama peningkatan kapasitas untuk mencatat dan melaporkan kondisi desa, perubahan harian tiap desa, dan menghubungkan desa dengan pihak lain yang dibutuhkan desa juga telah dirancang.

Halim mengungkapkan, kebijakan desa mutakhir disusun berkaitan erat dengan kondisi nasional saat ini, terutama pandemi Covid-19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 7/2020 memprioritaskan dana desa untuk jaring pengaman sosial (JPS), yaitu Padat Karya Tunai Dana Desa (PKTD), Desa Tanggap Covid-19, dan BLT Dana Desa. PKTD disusun ulang guna menurunkan kemiskinan perdesaan secara signifikan. PKTD telah membantu penganggur yang kembali ke desa. "PKTD juga menjadi salah satu amunisi menjelang rebound ekonomi desa, yang dimulai dari wisata desa, produksi pertanian, diikuti sektor ekonomi lainnya," tambahnya.

Untuk mendukung desa meraih rebound ekonomi tahun depan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sedang menyiapkan peraturan menteri tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Berbasis data dan informasi yang telah dikumpulkan dari tingkat desa, dana desa akan digunakan secara terfokus penyediaan prasarana pada daerah yang belum berlistrik dan belum berinternet.

Berdasarkan potensi tiap desa, prioritas penggunaan dana desa bagi desa-desa lainnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan produksi ekonomi. Seluruh prioritas penggunaan dana desa 2020 diarahkan untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan. (eno/din)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Ngayogjazz 2026 Hadir di Karangtanjung, Lebih dari 500 Seniman dan Musisi Meriahkan 5 Panggung

Ngayogjazz 2026 Hadir di Karangtanjung, Lebih dari 500 Seniman dan Musisi Meriahkan 5 Panggung

Festival musik Ngayogjazz kembali menyapa masyarakat dengan menghadirkan pertunjukan musik di tengah perkampungan. Tahun ini, perhelatan yang memasuki penyelenggaraan ke-20 itu berlangsung di Padukuhan Karangtanjung...

Bertahun-tahun Jadi Peserta JKN, Warga Sleman Siti Chamiyatun Rasakan Manfaat Nyata BPJS Kesehatan

Bertahun-tahun Jadi Peserta JKN, Warga Sleman Siti Chamiyatun Rasakan Manfaat Nyata BPJS Kesehatan

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan terus memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam membantu mengakses pelayanan kesehatan tanpa harus terbebani biaya pengobatan yang besar. 

Digelar Desember Mendatang, Peringatan HUT Forkom Sleman Jadi Ajang Tingkatkan Solidaritas UMKM

Digelar Desember Mendatang, Peringatan HUT Forkom Sleman Jadi Ajang Tingkatkan Solidaritas UMKM

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Forum Komunikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Forkom UMKM) Kabupaten Sleman akan diselenggarakan pada 12 Desember mendatang. Acara yang direncanakan digelar di Kapanewon Kalasan ...

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer