Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

RADAR JOGJA – Sidang pertama di Pengadilan Negeri (PN) Bantul atas gugatan anggota dewan DPRD Kabupaten Bantul Sukardiyono terhadap Majelis Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra tak berjalan mulus. Sidang gugatan kebijakan DPP terkait pergantian antarwaktu (PAW) yang dilayangkan kepada Sukardiyono ditunda hingga sebulan mendatang. Alasannya, pihak tergugat (DPP) tak hadir dalam sidang tersebut.
Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Bantul Darwinto mengatakan, surat panggilan yang dilayangkan dari PN Bantul ke DPP Gerindra sampai sekarang belum sampai. Pihak pengadilan juga belum mendapatkan laporan apakah surat sampai atau belum. Sementara itu pihak tergugat merasa belum mendapatkan surat panggilan. Sehingga sidang ditunda hingga 19 Juni mendatang. ”Kemungkinan salah satunya kendala Covid-19,” ungkap Darwinto Selasa (19/5).
Darwinto menyebut, dalam sidang terbuka yang digelar di ruang didang utama itu, hanya dihadiri tiga perwakilan saja. Yakni, dirinya perwakilan DPC, DPD Gerindra DIJ diwakili Sekretaris DPD Guntur Yudiyanto, dan pihak tergugat dua Sefti Indradewi. Kendati begitu, dijelaskan, penundaan tersebut tidak berpengaruh pada kebijakan pusat. Pihaknya, akan mengikuti mekanisme proses di pengadilan. ”Sesuai peraturan mekanisme Undang-Undang Pemilu, proses pengajuan PAW tetap jalan. Karena itu intruksi partai yang harus dijalankan,” ujar Darwin.
Dijelaskan terkait pelaksanaan PAW, tentunya berdasarkan putusan ketua DPRD Bantul dan sekretariat DPRD. Apakah persyaratan yang diajukan itu memenuhi syarat atau tidak. Jika tidak, semua persyaratan harus diselesaikan. ”Tetapi kalau sudah memenuhi syarat, PAW bisa dilakukan meskipun ada gugatan,” katanya.
Sementara Tutung Tubagus Suwagiyo pihak Kuasa hukum Sukardiyono, mengatakan, akan terus mengikuti proses hingga ditetapkannya putusan pengadilan. Pihaknya mengatakan hal ini sebagai pembelajaran, mencari hukumnya. ”Kalau dilihat AD/ART kayaknya organisasi tidak dipatuhi itu,” tandasnya.
Sebelumnya, nama Sukardiyono tersandung polemik pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak pada Februari 2019 lalu. Dia diduga melakukan pergeseran suara terhadap Sefti. Lantas DPP Gerindra meminta agar Sukardiyono membagi masa kerja dewan masing-masing 2,5 tahun kepada rekan sedapil Sefti yang juga kader internal Gerindra. Bukan tanpa alasan Sukardiyono menolak keputusan Partai yang diketuai Prabowo Subiyanto tersebut. Dia ingin menunjukan kebenaran atas ketidak adilan tersebut. Sehingga dia mengajukan gugatan kepada DPP Gerindra. (mel/bah)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



