RADAR JOGJA – Pengurus Forum Parkir Sleman Sembada (Foparmanda) dikukuhkan Bupati Sleman, Kamis (26/1). Setelah dikukuhkan, pengurus mendapatkan izin resmi menjadi mitra Dinas Perhubungan (Dishub) Sleman. Sehingga kegiatan parkir mereka legal.

“Keberadaan forum ini untuk mencegah terjadinya keterlambatan dalam melakukan pembayaran (pajak parkir, Red),” ungkap Ketua Formanda Prasetyo Budi Utomo, Kamis (26/1). Disebutkan, ada 33 pengurus yang dikukuhkan di dalam kegiatan yang dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman, Kamis (26/1).

Adapun total juru parkir legal di Sleman mencapai 900-an orang. Sementara yang ilegal dikatakan melebihi yang legal. Dengan wilayah paling rawan parkir ilegal di wilayah Depok, Sleman.

Formanda berkonstribusi dalam menertibkan pembayaran pajak parkir. Budi mengatakan selama ini kecenderungan orang membayar pajak di akhir. Ditemukan pula pengelola parkir yang tidak membayarkan pajak parkir. “Bayar molor sehingga menumpuk di akhir, bayare jadi ketok ukih banget jadi nggak bayar,” ujarnya.

Dengan dikukuhkannya forum ini. Dia juga berharap ke depan, juru parkir yang belum mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan, agar segera ter-cover.
Disebutkan, dari 900an jukir itu baru 350 orang ter-cover BPJS Ketenagakerjaan. “Karena jukir juga resiko kerjanya tinggi, rawan kecelakaan,” ungkapnya sembari menceritakan kejadian di Gejayan belum lama ini. Seorang Jukir mendapatkan musibah kecelakaan saat mengatur parkir di jalan.

Kepala Dishub Sleman Arip Permana berharap, dari forum ini, unsur pembinaan menjadi mudah tersampaikan. Sebab forum ini dibentuk, terbagi dari perwakilan wilayah. Masih adanya parkir ilegal, Arip berharap paguyuban ini merangkul parkir ilegal.

Bersama-sama menjaga citra baik jukir, juga kepariwisataan di Sleman. Mencegah dari jukir nakal, dan tindakan menyimpang lainnya. “Di rompi ada nomor aduan. Siapapun mengalami kejadian langsung bisa mengadu. Jangan sampai satu opnum, menjadi citra buruk bagi semua,” bebernya.

Sementara itu Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo berharap Formanda dapat mendukung pembangunan di wilayah Sleman karena berkontribusi positif bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sleman. Selain itu menggandeng jukir yang belum kantongi izin agar segera mendaftarkan izinnya. “Dengan menjadi jukir resmi dapat meminimalisir permasalahan di lapangan,” bebernya. (mel/bah)

Sleman