RADAR JOGJA – Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pastikan langkah hukum berlaku tegas bagi anggotanya yang terlibat kasus kerangkeng manusia. Tercatat saat ini 10 oknum prajurit TNI terbukti terlibat dalam kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin.

Andika memastikan proses hukum kepada 10 prajuritnya terus berlangsung. Terbaru adalah 5 prajurit sudah berstatus tersangka. Sementara 5csusanya masih dalam proses penyelidikan.

“Sudah, 5 ini sudah ditingkatkan statusnya, 5 lagi terus masih kami dalami termasuk tadi untuk mengungkap mungkin ada tambahan lagi karena cukup lama kan dari 2011 ya kira-kira 11 tahun,” tegasnya ditemui di UGM Jogjakarta, Rabu (25/5).

Lima prajurit berstatus tersangka, lanjutnya, sudah ditahan di Instansi Tahanan Militer Pomdam. Berkas pemeriksaan 5 prajurit juga sudah dilimpahkan ke Oditurat Militer. Untuk lima prajurit lainnya sedang memasuki proses penyelidikan.

Andika menduga kasus kerangkeng manusia melibatkan lebih dari 10 prajurit. Ini karena kejadianya sudah berlangsung sejak media 2011/2012. Sehingga kemungkinan pemenjaraan dalam kerangkeng melibatkan lebih dari 10 orang.

“Kami terus gali karena belum tentu hanya 10 saja, karena kan dari 2011 atau 2012 jadi kita juga ingin secara teliti menggali terus siapa saja sebetulnya yang ikut bertanggungjawab,” tegasnya.

Pernyataan Andika Perkasa bukan sekadar ancaman. Dia memastikan penyelidikan terhadap kasus ini berlangsung tuntas. Ini karena aksi tersebut sudah melanggar hukum di Indonesia.

Andika memastikan tak akan melindungi prajuritnya jika terbukti bersalah. Seluruh prajurit telah terikat pada Sapta Marga. Termasuk melindungi rakyat atas tindakan menyalahi hukum.

“Perannya, ya mereka ada penjaga, ada yang ikut mungkin melakukan tindakan-tindakan secara fisik gitu. Semuanya tamtama bintara, kalau pun ada yang perwira itu waktu terjadi masih melakukan pendidikan,” ujarnya.

Untuk sanksi hukum, Andika menegaskan mengacu pada KUHP Militer. Khususnya atas tindak pidana penganiayaan. Salah satunya dengan penjeratan pasal 103.

“Minimal Pasal 103 jadi ya kita kerahkan maksimal. Ancaman pemecatan kita lihat dulu seberapa besar kesalahan dan perannya saat itu,” katanya. (Dwi)

Sleman