RADAR JOGJA – Menindaklajuti wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang belakangan telah memasuki wilayah Jogjakarta, Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) UGM membetuk tim Satgas Penanganan PMK. Hal ini sebagai langkah inisiatif FKH UGM dalam mengantisipasi meluasnya wabah PMK di wilayah Jogjakarta.
Dekan FKH UGM Teguh Budipitojo mengatakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah selama ini dinilai telah tepat. Seperti melakukan lockdown dan menerapkan sistem zonasi lockdown. Hal ini dilakukan agar pergerakan ternak dapat dicegah dengan baik.
“Langkah-langkah darurat yang dilakukan pemerintah terkait wabah Penyakit Mulut dan Kuku sudah sesuai dan baik, dengan tujuan utama penutupan wilayah wabah dan pengendalian lalu lintas ternak,” jelasnya melalui keterangan tertulis, Senin (23/5).
Dia mengimbau kepada seluruh pihak untuk bersinergi dalam pengendalian wabah PMK. Pembentukan satgas ini baginya merupakan langkah konkrit PKH UGM. Fokusnya dalam mengatasi wabah PMK di wilayah Jogjakarta.
“Kami telah membentuk tim satgas pengendalian PMK FKH UGM, yang terdiri dari dosen ahli dan para mahasiswa yang berkompeten dalam menangani kasus PMK,” katanya.
Ketua Satgas Pengendalian PMK FKH UGM Aris Haryanto mengatakan satgas akan melakukan penelitian terkait PMK. Setelahnya adalah tata cara penyelenggaraan kurban dan pelatihan penyembelihan hewan kurban. Pertimbangannya adalah kondisi sebaran PMK yang semakin masif.
Pencegahan dengan menerjunkan tim ke lapangan. Satgas akan mengirimkan tenaga dosen dan mahasiswa. Guna melakukan penyidikan wabah melalui Balai Besar Veteriner.
“Kemudian melakukan pengobatan ternak dan biosekuriti di daerah non-wabah, edukasi peternak dan masyarakat tentang PMK dan pencegahannya,” ujarnya.
Wabah PMK saat ini diakui olehnya sangat berpengaruh ke peternakan. Bahkan memberikan pukulan besar ke peternak-peternak di Indonesia. Terutama sapi, kerbau, kambing dan domba. Padahal Indonesia awalnya berhasil bebas PMK sejak 1986.
Aktivitas penanganan kasus PMK di wilayah terjangkit dilakukan dengan tindakan kuratif. Selain itu, pencegahan perluasan wabah PMK juga menjadi prioritas. Salah satunya dengan peningkatan pemahaman masyarakat terkait PMK.
“Caranya dengan memberikan informasi yang jelas dan benar harus dilakukan, sehingga masyarakat akan mengikuti arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah,” katanya. (isa/dwi)
