RADAR JOGJA – Bantuan keuangan khusus (BKK) yang digelontorkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2022 mencapai Rp 50 miliar. Wajib digunakan sesuai prioritas pembangunan di Kabupaten Sleman.

Kabid Perencanaan, Pengendaliaan, dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sleman Nur Fitri Handayani menjelaskan, prioritas pemanfaatan anggaran BKK adalah pengerjaan infrastruktur jalan desa. Hal ini karena pemkab hanya memiliki kewanangan untuk membangun, memperbaiki, dan memelihara jalan kabupaten. “Jalan kabupaten sudah bagus tapi kalau kemudian jalan yang masuk (jalan desa, Red) itu kondisinya rusak, kan tidak men-support,” jelasnya usai perencanaan BKK 2023 kemarin (27/4).

Selain itu, lanjut Fitri, BKK juga bisa digunakan untuk pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19. Seperti melalui pengembangan pasar desa dan kalurahan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya untuk pelaku UMKM, BKK juga bisa diprioritaskan untuk kelompok tani, maupun ternak. “Melalui bantuan bibit, dan pelatihan kelompok. Jadi nggak hanya UMKM, tapi kelompok usaha juga,” rincinya.

Bahkan, pengelolaan sampah bisa memanfaatkan BKK. Dengan peningkatan kapasitas kelompok pengolah sampah, termasuk sarana dan prasarana. Sebab, sampah termasuk masalah yang harus diurai dan diprioritaskan. “Sampah iya (prioritas, Red). Dinas lingkungan hidup sudah punya data berapa kelompok pengelola sampah basis kapanewon,” ungkapnya.

Penggunaan BKK, kata Fitri, sudah diatur melalui Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.2 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kalurahan. Hanya saja, besaran setiap kalurahan mendapatkan BKK bervariasi. Disesuaikan dengan pengajuan proposal dan hasil verifikasi bappeda. Meski demikian, dia berharap anggaran BKK dapat optimal hingga lingkup padukuhan di tingkat RT dan RW. (cr4/eno)

Sleman