RADAR JOGJA – Ratusan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) DIJ menggelar unjuk rasa di simpangtiga UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Aksi ini merupakan respon atas beragam kebijakan pemerintah pusat. Termasuk adanya isu perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan Pemilu 2024.
Ketua PMII DIJ Sayid Habiburokhman menilai kebijakan pemerintah tidaklah populis. Cenderung mementingkan kepentingan golongan tertentu. Termasuk ada upaya melanggengkan masa jabatan di Indonesia.
“Bahwa kita tahu hari ini negara sedang tidak baik-baik saja. Para penguasa, para oligarki ingin melanggengkan kekuasaannya, kemarin wacana pemilu ditunda. Lalu hari ini wacananya adalah wacana amandemen,” jelasnya ditemui di lokasi aksi, Selasa (12/4).
Menurutnya amandemen adalah bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan masa lampau. Tepatnya saat mahasiswa bersatu untuk menduduki gedung DPR RI pada 1998. Kala itu salah satu tuntutannya juga menolak amandemen Undang-Undang 1945.
“Seakan perjuangan itu koyak karena saat ini justru mencuat lagi wacana yang sama,” katanya.
Dalam aksinya, PMII DIJ juga menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sayid menilai kebijakan ini tak peka atas kondisi masyarakat. Terlebih perekonomian yang masih dihajar pandemi Covid-19.
Imbas dari kebijakan ini, lanjutnya, adalah kenaikan harga bahan pokok. Kondisi ini terjadi seiring kenaikan harga Pertamax. Menyusul kemudian adanya isu kenaikan BBM jenis pertalite.
“Kami juga menolak kenaikan harga BBM, kenaikan harga bahan pokok, menolak IKN dan menolak dan menuntas reformasi agraria yang ada di Indonesia,” katanya.
Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang tak adanya perpanjangan masa jabatan juga ditanggapi. Para mahasiswa, lanjutnya, tak akan sepenuhnya percaya. Terlebih wacana amandem UU 1945 terus mencuat.
Dalam aksinya, PMII DIJ juga mengkritik para anggota DPR. Terutama atas berhembusnya ragam kebijakan wacana amandemen ini Undang-Undang.
“Wacana-wacana ini lahir datang dari para politisi, para ketua ketua partai. Maka dari itu kita juga ingin menegaskan sekali lagi kepada Presiden, menteri-menteri para DPR para politisi, bahwa demokrasi harus dituntaskan, harus diwujudkan sebenar-benarnya demokrasi,” tegasnya. (Dwi)
