RADAR JOGJA – Distributor minyak goreng (migor) curah PT Lestari Berkah Sejati (LBS) berlaku curang. Pembeli migor diwajibkan membeli produk lain yang dijual di gudang yang beralamat di Jalan Kabupaten, Kronggahan I, Trihanggo, Gamping.

Kepala Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil VII Jogjakarta Kamal Barok menjelaskan, pembelian produk lain berupa gula dan tepung yang juga dijual di gudang ini. Dengan minimal pembelian produk lain sebesar Rp 400 ribu.

Dari jumlah tersebut, pembeli hanya akan mendapatkan 18 liter migor curah seharga Rp 252 ribu. Kebijakan tersebut, juga berlaku bagi pembelian satu karton migor kemasan. “Intinya satu banding satu. Satu jeriken minyak harus membeli sekarung tepung atau gula,” jelasnya saat pantauan lokasi kemarin (25/3).

Kewajiban seperti ini, melanggar Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok (tying agreement). Sehingga kasus seperti ini harus diselesaikan. Sebab, bila distributor menerapkan kewajiban ini, imbasnya pedagang akan menerapkan hal serupa terhadap konsumen. Dan akan semakin membebankan masyarakat. “Hasil peninjauan ini akan kami laporkan kepada komisioner KPPU untuk ditindaklanjuti,” katanya.

Praktik ini, lanjut Kamal, disinyalir sudah lama terjadi. Semenjak migor kemasan langka di pasaran. Dia pun mengantongi sejumlah bukti foto, berupa syarat pembelian yang tertempel di lokasi. “Laporan dari masyarakat dua hari lalu, dan melakukan tinjauan langsung hari ini (kemarin, Red), sambungnya.
Kamal menuturkan, pemilik PT LBS yang akrab disapa Andre sudah diberikan teguran. Dia mengklaim, kebijakan tersebut akan dihentikan kemarin. Andre sempat berdalih, wajibnya membeli produk lain untuk mendapatkan migor adalah untuk mengatur pembelian konsumen. Namun, mengatur pembelian adalah tugas instansi pemerintah. “Bukan pada distributor,” tegasnya.

Disebutkan, PT LBS adalah distributor migor curah ke-11 di DIJ yang dipanggil oleh KPPU. Sebelumnya, pemanggilan dilakukan kepada 10 distributor migor kemasan. Setelah dilakukan advokasi, 8 dari 10 distributor, sudah melakukan perubahan perilaku. Dua lainnya hendak melakukan klarifikasi.
Kamal pun berpesan, masyarakat yang menemukan penimpunan maupun penjualan migor melanggar HET untuk segera melaporkan. “Bukti dari masyarakat penting bagi kami,” ucapnya.

Ketua Ombudsman RI Budhi Masthuri mengaku, bakal menelusuri praktik tersebut. Apakah praktik ini murni dilakukan oleh distributor atau dari produsen. “Kami akan cari tahu kesana,” bebernya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sleman Mae Rusmi Suryaningsih berjanji akan mengkoordinasikan kepada Tim Satgas Pangan Kabupaten Sleman. Terkait langkah apa yang semestinya diambil dan bagaimana penyelesaiannya. Disebutkan, ada tiga lokasi distributor minyak goreng curah di Kabupaten Sleman. “Di sini (PT LBS, Red) dan dua tempat lainnya. Tetapi baru di sini yang ada stok, lainnya kosong,” jelas Mae.

Dalam peninjauan itu, Andre sebagai pemilik PT LBS tidak ada di lokasi. Radar Jogja pun sudah berupaya melakukan konfirmasi via telepon. Namun tak kunjung mendapatkan respon. (mel/eno)

Sleman