RADAR JOGJA – Menolak wacana penundaan Pemilu 2024 menjadi satu di antara enam poin hasil Rakerda DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sleman, Ahad (6/3/2022). Termasuk kemungkinan penundaan Pemilukada 2024 Sleman. Ketua DPD PKS Sleman Indra Gumelar menyatakan penolakannya.

Adapun poin lainnya, antara lain, mendorong Pemkab Sleman meningkatkan kemudahan pelayanan dan menolak BPJS sebagai syarat pelayanan non-kesehatan. Selanjutnya, mendorong Pemkab Sleman menjamin ketersediaan dan mengendalikan harga minyak goreng serta kedelai.

Kemudian, mendesak Pemkab Sleman memperbaiki penanganan kemiskinan, pemerataan pembangunan, serta layanan pendidikan dan kesehatan, khususnya terkait dampak pandemi Covid-19.

Selain itu, Indra menyatakan, PKS siap bertransformasi menjadi partai modern yang melek teknologi informasi guna mendukung Sleman sebagai smart regency. “PKS siap berkolaborasi dengan semua elemen tanpa kecuali dalam membangun Sleman,” ujar di sela puncak acara rakerda yang digelar di University Hotel, Depok.

Rakerda PKS Sleman diawali rapat kerja pengurus untuk melanjutkan program kerja setahun ke depan. Indra menegaskan, poin-poin hasil rakerda sebagai sikap politik PKS Sleman. Itu selaras dengan hasil rakernas DPP dan Rakerwil DPW PKS DIJ.

Sementara itu, Ketua DPW PKS DIJ Agus Mas’udi meminta PKS Sleman lebih siap dan bergegas menjalankan rencana kerja untuk meraih kemenangan partai.

Rangkaian acara Rakerda PKS kali ini dimeriahkan dengan kegiatan donor darah, bincang kesehatan, dan senam kebugaran.
Selain itu sebagai upaya untuk penguatan keluarga, PKS Sleman telah menetapkan terbentuknya Rumah Keluarga Indonesia di 86 kalurahan. Sedangkan komitmen melayani dan mengadvokasi masyarakat diejawantahkan dengan terbentuknya Rumah Aspirasi di masing-masing daerah pemilihan.(yog)

Sleman