RADAR JOGJA – Bencana hidrometeorologi menjadi ancaman yang tak bisa diprediksi sebelumnya. Angin kencang dan hujan deras berpotensi mengakibatkan tanah longsor, banjir, dan dampak lain yang merugikan masyarakat. Hal ini harus diantisipasi sejak dini.

Kabupaten Sleman termasuk daerah rawan bencana hidrometeorologi. Baliho ambruk, pohon tumbang, hingga rumah roboh selalu mewarnai situasi setiap kali terjadi hujan deras dan angin kencang.

Keberadaan petugas dan relawan penanggulangan bencana sangat krusial. Mereka selalu menjadi ujung tombak dalam setiap peristiwa bencana alam. Bahkan, tak jarang mereka harus mengesampingkan risiko diri sendiri demi menyelamatkan korban.

Oleh karena itu, para petugas dan relawan bencana patut mendapatkan apresiasi tinggi oleh pemerintah. Setidak-tidaknya, mereka harus difasilitasi dengan beragam sarana pendukung sebagai bekal saat bertugas. Terutama untuk keselamatan diri. Hanya, sejauh ini mereka ternyata belum mendapatkan fasilitas lengkap. “Butuh senso saja ternyata tidak bisa dipenuhi menggunakan anggaran pemerintah daerah. Karena tidak ada cantolannya,” sesal Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sleman Indra Bangsawan SE (24/2/2022).

Kader muda Partai Golkar itu merasa heran dengan kondisi tersebut. Sebab, senso bisa dibilang menjadi “senjata utama” relawan bencana setiap kali terjadi pohon tumbang. Apalagi jika ada batang pohon yang tumbang dan menimpa rumah warga. Senso sangat penting untuk memudahkan mereka memotong batang pohon guna mempercepat proses evakuasi. “Banyak relawan bencana mengeluhkan hal itu. Makanya, ke depan harus ada nomenklatur anggaran pengadaan senso pada APBD Sleman,” pintanya.

Menurut Indra, harga satu unit senso kurang lebih Rp 4 juta. Idealnya, setiap tim relawan bencana kalurahan memiliki minimal satu senso. Selain itu, seragam dan kelengkapan safety tiap relawan juga harus mendapat perhatian. Itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. “Ini yang ada malah anggaran pengadaan pemotong rumput,” sindir Indra.

Seandainya nomenklatur anggaran pengadaan senso bisa difasilitasi lewat program pokok pikiran DPRD, maka dewan bisa mengusulkannya. Tapi kenyataannya tidak ada. “Kalau tak ada plot anggarannya, dewan pun tak bisa memfasilitasi. Kecuali dari kantong sendiri,” ungkapnya.

Meski berstatus sebagai relawan, lanjut Indra, mereka seharusnya mendapatkan fasilitas seperti petugas resmi bidang kebencanaan. Terlebih relawan bencana tingkat kalurahan. Karena mereka selalu menjadi yang pertama kali hadir di lokasi kejadian setiap kali bencana melanda.

Untuk mencegah timbulnya korban sekaligus meminimalisasi dampak kerugian akibat bencana hidrometeorologi, Indra mengimbau masyarakat waspada. Setiap kali terjadi hujan deras dan angin kencang, masyarakat harus bersiap diri menghadapi dampak yang mungkin terjadi. “Pemilik pohon-pohon tua sebaiknya ditebang saja. Demi keamanan sendiri dan keluarga,” sarannya.

Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Sleman Shodiqul Qiyar turut mengimbau masyarakat, khususnya pengguna jalan raya, agar berhati-hati saat berkendara di bawah guyuran hujan lebat. Jika perlu mending berhenti dan berteduh di tempat yang aman. Sebab, hujan deras dan angin kencang sering menyebabkan baliho-baliho roboh. “Kalau (baliho, Red) sampai menimpa pengguna jalan tentu akan makan korban. Lalu lintas pun bakal macet,” kata politikus Partai Gerindra itu.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sleman Timbul Saptowo ST turut mengingatkan para penambang pasir di lereng Merapi ekstra hati-hati. Tak jarang, truk pengangkut pasir terjebak banjir di aliran sungai karena terlambat menyelamatkan diri. Bahkan, tak sedikit penambang atau sopir truk terseret arus banjir yang deras. “Jika cuaca ekstrem itu biasanya selalu ada peringatan. Ya harus dipatuhi,” tutur kader PDI Perjuangan asal Sukoharjo, Ngaglik.(yog)

Sleman