RADAR JOGJA – Masalah perburuan satwa di Kabupaten Sleman sempat mencuri perhatian anggota dewan setempat. Bahkan, pengawasan satwa menjadi bagian dari rancangan peraturan daerah (raperda) yang belum lama ini selsai  di bahas melalui panitia khusus DPRD Sleman.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Sleman Guntur Yoga Purnwan ST berharap, setelah Raperda Pengawasan Satwa disahkan, pemerintah daerah segera menyusun dan menetapkan peraturan bupati sebagai payung hukum untuk menjelaskan muatan-muatan yang lebih detail dan mendalam.

Menurut Guntur, ada beberapa hal yang termaktub dalam raperda membutuhkan penjelasan rinti. Misalnya tentang kriteria kawasan perburuan. Dalam raperda disebutkan bahwa kawasan perburuan bukan termasuk hutan. Atau wilayah yang dimiliki atau dikuasi oleh pemerintah daerah.

Termasuk wilayah yang terdapat lahan milik perorangan atau pemerintah desa harus atas persetujuan pemilik atau yang diberi kuasa. “Kondisi ekosistem dan habitat alami suatu wilayah yang bisa untuk kegiatan perburuan perlu dijelaskan secara spesifik. Juga tentang satwa lokal yang dilindungi pemerintah dengan populasi besar, klasifikasinya apa saja,” ungkap sekretaris Fraksi Partai Golkar itu Senin (28/11/2021).

Lalu terkait klasifikasi kepentingan perburuan. Yakni untuk penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan pengembangan pariwisata. Itu juga perlu didetailkan lagi dengan contoh-contohnya supaya mudah dipahami masyarakat. ”Diterbitkannya perda pengawasan satwa ini semoga bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat. Terutama dalam hal jual beli, perburuan, maupun adopsi satwa,” harap Guntur.

Khusus dalam hal jual beli satwa langka, Guntur meminta pemerintah memberikan batasan atau pelarangan. Demi menjaga kelestarian satwa terkait.

Selain itu, Guntur berharap pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggaran terutama untuk masalah breeding burung (pembudidayaan). Terlebih burung yang sudah langka. Agar populasi burung tersebut bisa meningkat dan terlindung dari kepunahan.(yog)

Sleman