RADAR JOGJA – Sejumlah warga penduduk Dusun Maguwo, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman yang tinggal di area pembangunan seksi 2 proyek Jalan Tol Solo-Jogjakarta berharap pembayaran uang ganti kerugian (UGK) segera dapat direalisasikan.

Salah satu warga pemilik lahan tanah Bernard, 40, menyampaikan harapannya segera terwujud. Dia mengaku hampir dua tahun hanya bisa menunggu tanpa kejelasan dari pihak terkait.

“Ya hampir dua tahun kita kan sudah tidak mungkin memperjualbelikan lahan tersebut, apalagi sebagai warga negara yang baik, sudah merelakan lahan tanah untuk pembangunan, warga juga mendukung upaya proyek pembangunan jalan tol kok, namun sayang kejelasan belum lagi kita dapat sampai sekarang, sekarang kita berharap dan masih menunggu,” jelasnya Selasa (23/11)

Saat ini terdapat 14 kepala keluarga di Dusun Maguwo, Kelurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman yang terdiri dari 14 persil yang akan dibangun proyek jalan tol. Sebelumnya para warga pemilik lahan sempat menghadiri pertemuan di Balai Desa Maguwoharjo, Depok, Sleman, pada 5 Februari 2020.

Agenda pertemuan dari Dinas Pertahanan dan Tata Ruang DIJ adalah sosialisasi rencana pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Solo-Jogjakarta. Namun hingga sekarang penduduk pemilik lahan yang telah dipatok belum mendapatkan informasi terkait pencairan ganti rugi.

Para warga pemilik lahan sangat berharap kepada pemerintah DIJ untuk dapat andil dalam membantu mereka mendapatkan hak ganti rugi atas lahan yang terpakai untuk proyek tol ini.

“Saya yakin seratus persen, beliau Bapak Gubernur HB X akan membantu harapan kami,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana mengatakan, tidak mengetahui persis perkembangan proses pencairan pembayaran uang ganti kerugian (UGK). Terutama pencairan uang ganti rugi untuk proyek Jalan Tol Jogjakarta – Bawen atau Jalan Tol Solo – Jogjakarta.

Namun, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mendorong pemerintah pusat segera merealisasikan pembayaran uang ganti kerugian (UGK). Huda juga berharap pemerintah Pemprov DIJ bisa ikut berperan aktif melayani keinginan penduduk yang lahannya akan digunakan sebagai jalan tol.

“Karena proyek itu menjadi kewenangan pemerintah pusat,” ujar Huda saat dihubungi via telpon Selasa (23/11). (om9/dwi)

Sleman