RADAR JOGJA – Madrasah negeri di Sleman kekurangan guru agama. Idealnya jumlah guru agama ada 566 orang, tetapi baru tersedia 82 orang. Sedangkan total guru sebanyak 635 yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan tersebar di 17 madrasah.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sleman Sidik Pramono mengatakan, salah satu penyebab jumlah guru berkurang, akibat peraturan moratorium PNS. Tidak adanya penerimaan guru selama kurun waktu tertentu dan selalu ada guru pensiun di setiap tahunnya. ”Ini semakin memperparah kekurangan guru pengajar di madrasah. Khususnya guru agama. Apalagi dari awal (sebelum moratorium, red) sudah kekurangan,” ujar Sidik kemarin (18/11).

Pada 2015 lalu, pemerintah telah menunda atau menghentikan sementara rekrutmen guru PNS sampai 5 tahun kedepan. Meski kekurangan guru di madrasah Kabupaten Sleman, sekolah melakukan rekrutmen guru honorer untuk mengoptimalkan pembelajaran di sekolah.

Rekrutmen guru honorer tetap melalui proses seleksi. Mengacu pada penguasaan bidang, kepribadian dan memiliki pola pikir keagamaan yang moderat, sehingga tidak mengurangi sisi kualitas. Guru juga harus menyandang status S1. Guru yang belum S1 akan dilakukan perpindahan atau mutasi ke staf kepegawai biasa. ”pegawai tata usaha misalnya,” jelasnya.

Menurutnya, status guru honorer tidak memiliki beban yang sama dengan PNS. Dia berharap, pada penerimaan guru PNS baru, perlu dihitung ulang atau dipersiapkan. Antara kebutuhan guru dengan penerimaan guru PNS.

Dia berharap, madrasah dapat memaksimalkan potensi guru yang sudah ada. Kemudian diberikan penguatan kualitas, sesuai kondisi sekolah masing-masing. “Melalui, pengangkatan guru honorer menjadi P3K, diharapkan semakin meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah,” katanya.

Persoalan kekurangan guru agama menuai tanggapan dari wali siswa di sebuah madrasah wilayah Sleman. Maryatin, 36, mengatakan, kekurangan guru di madrasah harus segera di atasi. Apalagi Madrasah memiliki dasar pendidikan agama. Oleh sebab itu diperlukan guru yang berkualitas pada bidang tersebut.

Menurutnya, masih banyaknya guru kestatusan honorer dapat berpengaruh pada kinerja. Hal itu menyangkut insentif yang di terima guru honorer yang terlampaui kecil. Dengan beban kerja yang juga menyesuaikan dengan horor, maka dapat berdampak pada kualitas pendidikan. “Bagaimana guru dapat bekerja baik, sementara kesejahteraannya tidak diperhatikan,” ungkapnya. (mel/bah)

FOTO: Kepala Kantor Kementerian Agama Sleman Sidik Pramono (Kiri) saat di kantornya beberapa waktu lalu. MEITIKA CANDRA LANTIVA/RADAR JOGJA

Sleman