RADAR JOGJA – Panitia pemilihan lurah (Pilur) Kalurahan Sumberarum, Moyudan, khawatir bila pilur di Sumberarum digelar dadakan. Sebab, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman belum memberikan arahan resmi kapan proses pilur dapat berjalan kembali.

Anggota Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan Sumberarum Amin Widodo mengaku, kekhawatiran itu membuat panitia bingung dan dilema. Bilamana Pilur dilaksanakan tahun ini, maka pantia hanya memiliki waktu dua bulan lagi. Padahal, pelantikan lurah terpilih dilaksanakan pertengahan Desember.

Panitia, jelasnya, hanya memiliki waktu 1,5 bulan untuk persiapan pilur. Idealnya, persiapan pilur setengah tahun. Mulai dari proses penjaringan, penetapan nomor calon, hingga proses pemilihan. ”Dengan waktu segitu saya rasa tidak cukup. Apalagi kami posisinya masih satu calon,” ungkap Amin di kantornya, Selasa (26/10).

Dijelaskan, hanya ada dua calon lurah tahun ini. Sementara salah satunya terganjal Putusan MK, maka hanya tersisa satu calon. ”Ini tidak memenuhi syarat diselenggarakannya pilur,” katanya.

Kini panitia telah melaksanakan instruksi bupati untuk mencabut surat keterangan (SK) calon lurah terganjal Putusan MK. Yakni, Senaja, merupakan lurah incumbent di kalurahan ini. Untuk mengantisipasi kekosongan pucuk pimpinan kalurahan, sejak 15 September pemerintahan dipimpin oleh Pj lurah.
Pj Lurah Sumberarum Bambang Nurdiyanto menambahkan, panitia masih menunggu peraturan bupati (perbup) dan instruksi lainnya. Keputusannya seperti apa, baru ditindaklanjuti. ”Kalau masyarakat ada yang tanya, ya kami jawab belum tahu belum ada keputusan dari Pemkab,” bebernya.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (PMK) Sleman Budiarjo mengatakan, dua kalurahan yang hanya memiliki satu calon lurah karena calon lainnya terganjal Putusan MK tetap dapat melaksanakan pilur tahun ini. Akan tetapi, harus melakukan penjaringan calon baru. Ya, dua kalurahan yang mendapatkan diskresi atau keputusan yang ditetapkan pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan adalah Kalurahan Sumberarum (Moyudan) dan Selomartani (Kalasan). Hal ini berdasarkan surat balasan dari Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 141/4775/BPD tertanggal 18 Oktober lalu.

”Kami masih koordinasi dengan bupati, terkait tindaklanjut surat tersebut. Akan berikan surat resmi kepada panitia Pilur,” pungkasnya. (mel/bah)

Sleman