RADAR JOGJA – Produksi sampah di Kabupaten Sleman mencapai 600 ton per hari. Dari jumlah itu, 230 ton di antaranya terbuang ke tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Piyungan, Bantul.

Untuk menekan volume sampah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman mendorong pengelolaan sampah zero waste. Dimulai dengan mengoptimalkan tempat penampungan sementara (TPS) 3R (reduse, reuse, recycle), pembangunan TPS organik dan TPST zero waste.

”Tahun 2022, Sleman mestinya sudah tidak boleh lagi membuang sampah ke TPST Piyungan. Ini warning dari pak Gubernur DIJ. Saya berkali-kali ditegur,” ungkap Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo di sela kegiatannya memberikan bantuan dana hibah di TPS 3R Brama Muda, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Senin (18/10).

Oleh sebab itu, Kustini mengajak masyarakat agar peduli. Mau mengelola sampah. Salah satunya dengan mengoptimalkan TPS 3 R. Disebutkan, ada 25 TPS 3R tersebar di Kabupaten Sleman. Kendati begitu tidak semuanya aktif dan mampu mengelola sampah hingga nol sampah. Artinya, pengelolaan sampah terpadu tanpa menyisakan sampah dan tanpa harus membuang sampah ke TPST Piyungan, di Sleman masih kecil.

Dari 25 TPS 3R yang ada, hanya dua yang dinilai menjadi percontohan, zero waste tersebut. Yakni, selain TPS 3R di wilayahan Sardonoharjo, Ngaglik juga TPS 3R di Purwomartani, Kalasan.

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman Dwi Anta Sudibya menambahkan, bila 25 TPS 3R diaktifkan di masyarakat, maka efektivitasnya dapat menekan beban sampah hingga 150 ton per hari. Hal ini juga dapat didukung dengan bank sampah, menekan jenis sampah tertentu yang memiliki nilai jual.

Selain mengoptimalkan TPS 3R, pemkab juga tengah menggagas pembangunan TPS organik di Tambakboyo, Depok yang nantinya akan dikelola Pemerintah Sleman. Berikutnya juga akan didirikan TPST zero waste di Minggir. Rencana ini masih tahap penyusunan detail engineering design (DED), pengurusan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) upaya pemantauan lingkungan (UPL) dan menyiapkan izin penggunaan tanahnya. Karena menggunakan tanah kas desa. ”Nantinya, pembiayaan kita usulkan ke pusat, sebab, kalau dari daerah tidak mampu,” ucapnya. (mel/bah)

Sleman