RADAR JOGJA – Paguyuban Pamong Desa “Suryo Ndadari” Kabupaten Sleman prihatin terhadap calon lurah yang gagal maju pemilihan lurah (pilur) serentak 2021, menyusul keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka terganjal dengan putusan MK yang melarang calon yang sudah pernah tiga kali menjabat lurah maju pilur.

Di Kabupaten Sleman, putusan MK ini berdampak tujuh calon lurah gagal maju pilur. Sementara dua calon lurah lainnya turut terdampak, karena calon lurahnya menjadi tunggal sehingga harus ditunda pelaksanaannya. Di kabupaten ini, sedianya pilur digelar di 35 kalurahan.

Kendati prihatin, paguyuban pamong desa ini mengaku tidak bisa berbuat apa. “Karena putusan MK ini sifatnya kaku. Tidak bisa digugat dengan dasar UU apapun. Prihatin, tapi bisa apa?,” ungkap Ketua Paguyuban Pamong Desa “Suryo Ndadari” Gandang Hardjanata kemarin (6/10).

Lebih lanjut dikatakan, putusan MK melemahkan UU manapun. Jika sebelumnya lurah hanya mengacu pada UU terbaru yakni Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana masa jabatan lurah hanya diberlakukan sejak keluarnya undang-undang, maka tiga kali menjabat bukanlah menjadi soal. Tetapi putusan MK ini mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2014 dan UU sebelumnya.

UU sebelumnya yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 6 Tahun 1979, sehingga apa yang sudah di perjuangkan calon lurah tidak bisa dilanjutkan. Atau terputus. Mengingat adanya penundaan pilur yang sejatinya digelar 22 Agustus 2021 menjadi mundur hingga 31 Oktober mendatang.

“Kita berandai-andai, seandainya pilur kemarin tidak diundur kan bisa lolos. Saya yakin teman-teman masih bisa diterima masyarakat,” ujar Gandang. Demikian juga seandainya putusan MK ini diberlakukan Januari tahun depan. Dapat dipastikan petahana dan calon lurah lainnya tetap dapat mengikuti kontestasi yang menjadi hajatan desa maupun pemerintah kabupaten.

Dia membeberkan, berbagai upaya telah dilakukan paguyuban lurah dan pamong desa. Pihaknya dan pengurus paguyuban telah menyurati hingga ke Mendagri Tito Karnavian supaya tidak terjadi pengunduran. Tetapi dari Mendagri belum berani mengambil keputusan mengizinkan, karena izin sudah diambil alih oleh tim penanggulangan Covid-19 nasional yang dikomandani Menteri Luhut Binsar Pandjaitan.

“Kalau kemarin kan keputusan diundurkan berdasarkan perda, kita tidak bisa melangkah dikarenakan kondisi pandemi siaga empat,” tambahnya.
Tujuh calon gagal pilur itu merupakan petahana dari Kalurahan Sumberarum (Moyudan), Sendangtirto (Berbah), Maguwoharjo (Depok), Margomulyo (Seyegan), Sendangagung (Minggir), Selomartani (Kalasan) dan Madurejo (Prambanan). Sementara dua kalurahan yang gagal melaksanakan pilur tahun ini berada di Kalurahan Selomartani dan Sumberarum. Karena peserta pilurnya hanya dua. Bila satu peserta terganjal putusan MK dan hanya tersisa satu peserta, maka tidak memenuhi persyaratan penyelenggaraan pilur sehingga harus mengikuti gelombang kedua, yakni tahun 2023.

Bila kekosongan pemerintahan ini diisi penjabat (Pj) dari aparatur sipil negara (ASN) ataupun pergantian antar waktu (PAW) hasil musyawarah desa (Musdes), tidak akan maksimal. Karena tidak memiliki kewenangan penuh layaknya lurah. Dampaknya juga akan terasa di masyarakat. “Proses pemerintahan menjadi kurang maksimal,” tuturnya.

Terpisah, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Hukum, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sleman Aji Wulantara mengatakan, keputusan MK bersifat final. Pemerintah daerah hanya menjalankan.

Kepala Inspektorat Sleman Hery Dwikuryanto menambahkan, panitia di dua kalurahan yang gagal menyelenggarakan pilur tahun ini atau pilur ditunda 2023 mendatang, akan dibubarkan. Pembubabaran dilakukan setelah ada penetapan dari Bupati Sleman Kustini Sri purnomo. Targetnya, sebelum 11 Oktober. “Sebelum jadwal pengundian nomor urut calon lurah berlangsung, kami sampaikan kebijakan dan kepastian,” terangnya.

Kendati begitu, pilur tetap berjalan sebagaimana mestinya. Setelah pengundian nomor, pada 25-27 Oktober merupakan jadwal kampanye, 28-30 Oktober masa tenang, 31 Oktober hari H pemilihan dan 15 November pelantikan lurah. (mel/laz)

Sleman