RADAR JOGJA – Capaian pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sleman hingga Selasa(28/9) mencapai 75,13 Persen. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman Haris Sutarta menyebutkan, capaian PAD senilai Rp 557,87 miliar. Capaian tersebut melebihu dari target perubahan 2021 sebesar Rp 242,58 miliar.

Haris menyebut, capaian tersebut didukung adanya upaya pencapaian wajib pajak, pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan (PBB P2) yang mencapai 81,52 persen, atau Rp 56 miliar lebih, dari target perubahan 2021 sebesar Rp 69 miliar sekian.

”Kapanewon yang telah melunasi baru satu, Cangkringan. Kami targetkan 30 September tujuh kapanewon lunas,” ungkap Haris saat di Pendopo parasamya pemerintah Kabupaten Sleman, kemarin (28/9). Sementara padukuhan lunas sampai saat ini baru 215, kalurahan 80-an. Dan sampai akhir bulan diharapkan bisa dikebut.

Kemudian, untuk pajak daerah, beberapa elemennya masih rendah capaiannya. Terutama pajak hotel. Hingga kemarin, baru mencapai 60,17 persen. Sementara pajak restoran sudah mengalami perbaikan. ”Capaiannya saat ini sebanyak 77,70 persen. Kalau pajak hiburan masih berat,” sebutnya.

Kondisi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), operasional belum berjalan baik. Sehingga capaiannya baru 23,5 persen. ”Pajak hiburan paling besar biasanya dari sektor bioskop. Tetapi kondisi seperti ini bioskop belum stabil,” katanya.

Lain halnya pajak reklame. Menurutnya capaiannya lebih baik, yakni, 76,61 persen. Pajak penerangan jalan ada 77,07 persen. Pajak parkir belum sesuai target baru 62, 45 persen. ”Kalau pajak air tanah capaian 145 persen,” sebutnya.
Untuk retribusi izin mendirikan banguanan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih belum optimal. Karna kondisi di lereng Merapi masih darurat dan beberapa aturan menyebabkan operasional yang sudah pegang izin, belum bisa jalan. Capaian ini masih rendah di angka 24,02 persen.

Nah, untuk kebijakan pengelolaan PBB P2 dengan pembebasan sanksi denda, berlaku sampai 30 Desember. Jika sudah masuk jatuh tempo, namun pajak masih belum optimal lantaran pandemi, berikutnya, akan dilakukan pengkajian. ”Apakah pembebasan sanksi perlu dilanjutkan atau tidak,” terangnya.

Sementara itu kepala bidang penangihan dan pengembangan BKAD Sleman Kusniati menambahkan, layanan pajak saat ini dilakukan melalui online. Masyarakat bisa melaporkan sendiri melalui aplikasi. ”Kecuai ada kendala misalnya salah entery dan sudah divalidasi. Sehingga perlu mengurus dengan mendatangi kantor BKAD Sleman,” terangnya.

Semtara untuk layanan jemput bola, pihaknya sudah tidak melayani. Sementara untuk pajak ruas jalan kecil, pihaknya memberikan surat tagihan (STPD) dan sudah membawa SSPD. ”Disitu wajib pajak berhak langsung melakukan pembayaran ke bank yang ditunjuk. Misalnya, Bank BPD DIY,” pungkasnya. (mel/bah)

Sleman