RADAR JOGJA – Aktivitas penambangan pasir di lereng Gunjung Merapi perlu ditekan. Sebab, berdampak pada kerusakan lingkungan. Air sungai menjadi keruh dan berdampak buruk terhadap tanaman pertanian.

“Tanahnya mengandung lumpur. Dampak ke tanaman tidak bisa hidup,” ungkap Lurah Hargobinangun, Kapanewon Pakem, Amin Sarjito saat dihubungi Radar Jogja kemarin (12/9). Salah satu penambangan pasir yang intens dilakukan di Kali Kuning, mengaliri sekitar 20-30 hektare di empat dusun yakitu Dusun Panggrahan, Purworejo, Jetisan, dan Sawuran.

Dia mengakui adanya penambangan pasir skala tinggi setahun terakhir di Kali Kuning wilayah itu. Penambangan pasir menggunakan alat berat. Dimulai sejak awal Januari 2020 hingga 3 Agustus 2021. Dilakukan oleh sebuah PT dan saat ini kontraknya sudah habis.

Sejalan dengan selesainya masa kontrak itu, menurutnya, air yang mengalir dari Kali Kuning ke saluran irigasi warga mulai membaik. “Air kembali jernih dan sudah bisa dimanfaatkan kembali untuk pertanian,” ujar Amin.

Kendati demikian, aktivitas penambangan secara manual masih berjalan. Penambangan aktif dilakukan warga di tanah pribadi masing-masing. Diprediksi lahan penambangan pasir milik warga akan habis dua tahun ke depan. “Sekarangan penambangan tinggal sisa-sisa, melihat kondisi alamnya,” tambahnya.

Diakui pihaknya juga tidak bisa berbuat banyak. Sebab, hasil penambangan pasir itu menjadi sumber mata pencaharian 10 persen warganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Imbauan selalu diberikan agar tidak menambang pasir berlebihan. Tetapi balik lagi, mereka butuh solusi agar beralih ke profesi lainnya, kegiatan yang memberikan nilai ekonomi tanpa merusak lingkungan,” tandasnya.

EKSPLOITASI: Aktivitas penambangan pasir di Kawasan Kepuharjo, Cangkringan,
Sleman. BPBD DIJ menutup 14 lokasi tambang pasir ilegal di hulu Merapi. Elang Kharisma Dewangga/radar jogja

Dikatakan, selama pandemi Covid-19 warga yang mengandalkan profesi menambangan pasir bertambah. Hal itu imbas dari pariwisata yang tidak dapat berkutik. Selain terjun di pertanian dan peternakan, juga menjadi penambang pasir.

Sementara itu, penambangan pasir yang merusak lingkungan ini disesalkan Gubernur DIJ Hamengku Buwana (HB) X dalam kunjungannya tanpa protokoler, Sabtu (11/9). Dalam kegiatan anjangsana di Aula Kalurahan Hargobinangun, Pakem.

Bapak lima puteri yang juga raja Jogjakarta ini menyempatkan diri berkeliling meninjau dampak kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir yang dinilai sembrono. Bahkan ia menginginkan gunung harus dikembalikan sebagaimana mestinya gunung. Yakni bentang alam lereng Merapi yang tadinya gunung kembali menjadi gunung.

“Ingsun kagungan kersa, gunung bali gunung, kuwi opo sing bisa tak andhareke marang sliramu kabeh, muga-muga bisa kelaksanan,” ucap HB X di hadapan sejumlah warga, kelompok tani, lurah, dan Wabup Danang Maharsa di Aula Kalurahan Hargobinangun.

Saat berkeliling di sejumlah titik penambangan Kapanewon Pakem dan Cangkringan itu, HB X juga mendapatkan keluhan terhadap rusaknya air permukaan tanah di beberapa aliran sungai. Warga kesulitan mencari air bersih dan sebagian besar imbasnya pada lahan pertanian warga.

Menanggapi berbagai keluhan warga tersebut, HB X yang didampingi GKR Hemas, GKR Condrokirono serta sang cucu RM. Gustilantika Marrel Suryokusumo menegaskan komitmennya untuk mengembalikan kelestarian lingkungan di lereng gunung Merapi. Serta menutup seluruh praktik tambang pasir ilegal.”Dari yang sudah kita saksikan selami ini, para penambang (ilegal) tersebut tidak pernah melakukan reklamasi. Yang ada hanyalah bentuk keserakahan,” katanya geram.

Di hadapan perwakilan warga Pakem, maupun Cangkringan serta Lurah Hargobinangun yang hadir, HB X menjelaskan pihaknya sudah melakukan penutupan titik tambang pasir yang selama ini menempati tanah Kasultanan atau Sultanat Groond (SG) secara ilegal. “Tanah SG sudah ditutup, harapan saya (Dinas) ESDM segera menutup penambangan yang di luar SG. Karena barangnya (portal) sudah ada, kalau besok (hari ini) belum dipasang, pasti saya tegur,”

Sebelumnya, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIJ Biwara Yuswantana mengatakan sudah menutup 14 penambangan pasir ilegal di wilayah Cangkringan. Beberapa merupakan SG karena lokasinya ada di kawasan rawan bencana.

Selain itu, kondisi area tambang ilegal itu juga sudah mengkhawatirkan karena berlubang cukup dalam dan rawan runtuh. Penutupan dilakukan dengan pemasangan portal setinggi dua meter dan lebar empat meter, sehingga truk dan kendaraan berat tak bisa melintas. (mel/laz)

Sleman