RADAR JOGJA- Sebanyak 165 dosen dan 120 tenaga kependidikan Pegawai eks Yayasan UPN Veteran Yogyakarta kembali menggelar aksi refleksi keprihatinan atas nasib status kepegawaian mereka di halaman Gedung Rektorat, Kampus UPN Veteran jalan Ringroad Utara, Kamis (9/9).  Aksi  ini menuntut status kepegawaian yang berkeadilan.

Permasalahan pegawai di UPN Yogyakarta ini diawali dengan berubahnya bentuk kelembagaan dari perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri. Pada saat awal proses pegawai eks PTY dijanjikan untuk menjadi satu gerbong menjadi PNS.

Namun dalam perkembangannya kementrian mengakomodasikan mereka untuk menjadi pegawai P3K. Skema ini pun dijanjikan untuk diakui masa kerjanya. Dalam perkembangannya, setelah mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus semua ternyata apa yang dijanjikan sejak awal tidak terwujud hingga lahitnya perjanjian kerja yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Rektor UPN Veteran Yogyakarta, M Irhas Effendi mengatakan tetap akan berjuang mengawal ketidaksesuaian dalam kontrak ini.

“Kami terus memperjuangkan teman-teman, terutama dosen melalui penyusunan naskah akademik untuk merevisi aturan ini. Naskah akademik ini merupakan kajian akademik mengenai pentingnya posisi dosen dalam perguruan tinggi menyangkut pengembangan kompetensi, karier dan kualifikasi pendidikan,”ucap M Irhas Effendi.

Ketua Forum PTY, Arif Rianto menuturkan kami dikontrak menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terkatung-katung hampir 7 tahun. Namun klausul kontrak ini pun  bermasalah.

Perjanjian kerja bermasalah dalam kaitannya dengan beberapa hal. Pertama tentang masa kerja yang tidak diakui dalam kontrak.

“Di dalam kontrak masa kerja kami dihitung 0 tahun. Padahal sebagian besar dari kami sudah bekerja lebih dari 20 tahun”, kata Arif.

Arif menjelaskan jenjang karir juga terancam dengan perjanjian kerja ini. Selama lima tahun pegawai yang manandatangani kontrak akan terikat dengan isi kontrak tersebut. Selama lima tahun dosen tidak bisa studi lanjut, tidak bisa naik pangkat fungsional, tidak bisa menduduki jabatan, dan sebagainya.

“Kontrak ini benar-benar mendegradasi kita sebagai dosen yang profesional dan menafikkan perjuangan kami menyelesaikan studi doktoral,” kata Arif Rianto. (sky)

Sleman