RADAR JOGJA – Tiga gelandangan dan pengemis disidang di Pengadilan Negeri (PN) Sleman. Mereka diajukan ke meja hijau karena melanggar Peraturan Daerah (Perda) DIJ Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Hakim Ria Helpina SH memimpin sidang. Dalam putusannya, dua orang diganjar pidana denda Rp 100 ribu dan dibebani biaya perkara Rp 2.000. Sedangkan satu orang lainnya mendapatkan pidana kurungan selama 7 hari. Biaya perkara sama dengan dua rekannya yang dihukum denda.

“Meski hukuman tergolong ringan, kami berharap memberikan efek jera. Untuk pembelajaran bagi lainnya,” ungkap Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial DIJ Budi Wibowo di PN Sleman pada Jumat (21/5).

Adapun tiga terdakwa yang diajukan ke sidang itu masing-masing Yohanes alias Ibrahim, 21, warga Jogja, Umiyati, 55, warga Magelang dan Riyani, 39, tinggal di Berbah, Sleman. Ketiganya diketahui telah tiga kali terjaring operasi Satpol PP DIJ. Beberapa kali mendapatkan peringatan agar tak mengemis lagi. Namun peringatan itu tidak diindahkan.

Dari keterangan saksi Reni Diah Nur Indah dan Stefanus Tri Santoso, keduanya tenaga bantu pada Dinas Sosial DIJ menyatakan, sebelum diajukan ke meja hijau, ketiga gelandangan dan pengemis itu pernah menjalani rehabilitasi di Camp Asessment Dinas Sosial DIJ. Mereka mendapatkan pelatihan keterampilan. Namun pelatihan belum rampung, mereka memilih kabur.

Selanjutnya, pada Maret lalu, mereka kembali terkena razia. Yohanes yang saat itu masih di bawah umur dikenakan wajib absen. Sedangkan Riyani pernah terjerat kasus hukum. Dia pernah menjalani pemidanaan di Lapas Pajangan, Bantul. Adapun Umiyati pernah dikembalikan ke Dinas Sosial Kabupaten Magelang. Tapi yang bersangkutan kembali menggelandang lagi ke DIJ.

Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Satpol PP DIJ Nur Hidayat bertindak sebagai penyidik dalam perkara tersebut. Dia mengungkapkan, sidang tersebut baru kali pertama di DIJ. Ke depan, lanjut Nur Hidayat, operasi yustisi terhadap pengemis dan gelandangan bakal digencarkan. “Ini sejalan dengan amanat Perda DIJ Nomor 1 Tahun 2014 pada pasal pasal 24 ayat (1),” tegas Nur Hidayat.

Kepala Dinas Sosial DIJ Endang Patmintarsih mengatakan, mengajukan gelandangan dan pengemis ke muka persidangan sebetulnya pilihan terakhir. Sebelum langkah itu, pihaknya selalu mengadakan pembinaan.

Bentuknya dengan membawa mereka yang terjaring dalam operasi penjangkauan dikirimkan ke Camp Asessment  Dinas Sosial DIJ. Mereka mendapatkan pelatihan berbagai keterampilan.

“Prinsipnya kami mendorong mereka bisa kembali ke masyarakat secara wajar dan normal,” katanya.

Namun upaya yang dilakukan instansinya tidak mudah. Bahkan bertepuk sebelah tangan. Nyatanya, tiga orang tersebut tetap nekat kembali ke jalan. Mereka untuk kali kesekian terjaring operasi penjangkauan. Lantaran susah dibina, pihaknya kemudian menyerahkan persoalan tersebut ke Satpol PP DIJ. “Selanjutnya diadakan tindakan yustisi,” terang Endang.

Dia pun meminta dukungan masyarakat untuk bersama-sama menegakan Perda DIJ Nomor 1 Tahun 2014. Dukungan masyarakat penting agar tidak ada lagi gelandangan dan pengemis yang turun ke jalan di DIJ.

Usai putusan, salah seorang pengemis Riyani berjanji tidak lagi menggelandang dan mengemis. Dia meneruskan usahanya berjualan makanan. “Saya sudah kapok, ini yang terakhir kali,” sesalnya. (mel/kus/ila)

Sleman