RADAR JOGJA – Ditlantas Polda DIJ mengantisipasi upaya mudik lebaran dari berbagai cara. Salah satunya adalah penggunaan kendaraan darurat sebagai kamuflase. Mulai dari kendaraan ambulan hingga kendaraan penderek atau towing.

Dirlantas Polda DIJ Kombes Pol Iwan Saktiadi menegaskan langkah ini adalah antisipasi. Bukan berarti jajaran melarang sepenuhnya kendaraan darurat masuk wilayah Jogjakarta. Hanya saja ada pemeriksaan cepat untuk muatan kendaraan.

“Pengawasan terhadap ambulan tidak menutup kemungkinan, ini mengantisipasi ya. Artinya bukan lantas kecurigaan, tapi kami mengantisipasi semua hal tidak menutup kemungkinan,” jelasnya ditemui di Mapolda DIJ, Rabu (5/5).

Ambulan, menurutnya, memiliki mobilitas yang sangat tinggi. Tak menutup kemungkinan kendaraan darurat ini bisa disalahgunakan. Sebagai sarana perpindahan manusia untuk masuk ke Jogjakarta.

Hal yang sama juga terjadi untuk kendaraan penderek dan towing. Ada kemungkinan kendaraan yang diangkut berisikan manusia. Terlebih jika kendaraan yang berada diatas kendaraan penderek tertutup terpal.

“Ada model-model orang pakai towing, mobilnya di atas towing terus orangnya ngumpet kan ada. Nah ambulan juga sama, tidak menutup kemungkinan ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi mengangkut orang sakit atau mobilisasi masyarakat yang sakit,” katanya.

Walau begitu, pemeriksaan terhadap kendaraan darurat tidak serta merta. Polisi tetap mengutamakan faktor kedaruratan. Terutama kepada kendaraan ambulan pembawa pasien kondisi kritis.

Sebagai antisipasi, pihaknya akan mengamati identitas ambulan. Daerah asal dan tujuan ambulan. Hingga koordinasi dengan penanggungjawab wilayah yang menjadi perlintasan ambulan.

“Kalau situasi yang mencurigakan misal dini hari, kemudian plat luar kota, ini misalnya. Kriteria-kriteria seperti itu yang nanti menjadi pertimbangan petugas. Bisa kontak antar Polres untuk plat nomer ini tujuan kemana,” ujarnya.

Sanksi tegas menanti apabila terbukti adanya pelanggaran. Berupa sanksi tilang hingga penyitaan unit ambulan. Iwan menegaskan kebijakan ini merupakan implementasi atas larangan mudik lebaran 2021.

“Jika terbukti bersalah akan ditahan ambulannya, tidak terkecuali. Apabila untuk masyarakat mudik, memfasilitasi masyarakat mudik atau apapun namanya yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk mengakut orang sakit tentunta kami lakukan tindakan,” tegasnya.

Kebijakan larangan mudik sendiri berlaku dari 6 hingga 17 Mei. Kendaraan yang terbukti membawa penumpang diminta putar balik. Berlaku di 10 titik pos pengawasan di wilayah Jogjakarta.

Bagi pekerja formal terdapat syarat dan ketentuam khusus. Berupa surat perjalanan dinas dan surat bebas Covid-19. Sementara untuk pekerja informal menggunakan surat bebas Covid-19.

“Untuk pekerja informal, petugas akan memiliki pertimbangan nanti bagaimana. Akan ditanya apa pekerjaannya, misalnya ojek, nganternya dari perbatasan Kalasan masuk ke perbatasan Jogonalan Klaten ya ada pertimbangan berdasarkan situasi yang ada saat itu,” katanya. (dwi/sky)

Sleman