RADAR JOGJA – Ketua Organda DIJ Hantoro dilematis atas keputusan larangan mudik oleh pemerintah pusat. Walau bertujuan menekan angka sebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) namun juga berdampak pada pengusaha transportasi darat. Alhasil roda perekonomian pada sektor angkutan darat harus tiarap.

Hantaro menilai perlu ada kajian dan evaluasi. Tetap menekan angka sebaran kasus Covid-19 namun juga roda perekonomian sektor transportasi darat tetap jalan. Seperti penerapan protokol kesehatan yang ideal bagi penumpang dan kru tranportasi darat.

“Prinsipnya kami akan menyesuaikan walaupun kami harus tiarap lagi. Ya gimana lagi larangan itu kan menjadikan orang takut menggunakan angkutan umum,” jelasnya dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (28/4).

Dia berharap pemerintah dapat mengakomodir kepentingan transportasi darat. Setidaknya dapat menjadi solusi agar sektor ini tetap berjalan. Terlebih kondisi pandemi Covid-19 tidak bisa ditebak hingga kapan.

Apabila bertahan dengan ketidakpastian, Hantoro mengkhawatirkan pemilik usaha tranportasi darat kolaps. Akibat belum pastinya kebijakan pemerintah. Disatu sisi masyarakat juga tidak memiliki jaminan kenyamanan untuk mobilisasi dengan tranportasi darat.

“Covid-19 ini tidak ada yang bisa menjawab sampai kapan. Tapi kita harus beradaptasi. Nah kita harus seperti apa, melakukan mobilitas yang sesuai dengan protokol kesehatan itu seperti apa. Kalau melarang tidak ada solusi kan percuma,” keluhnya.

Terkait kerugian, Hantoro memastikan tak hanya saat pelarangan mudik. Sejak awal pandemi Covid-19, tidak sedikit armada yang berhenti beroperasi. Penyebabnya adalah minimnya penumpang namun biaya operasional terus bertambah.

Dia mencontohkan kalkulasi setiap bulannya. Biaya operasional kendaraan perbulan mencapai Rp 55 juta. Sementara total armada mencapai 1.200 unit. Terdiri dari 817 unit bus pariwisata dan sisanya bus AKAP.

“Kerugian, ya gede banget wong kami sudah satu tahun lebih tidak beroperasi kok. Tidak bisa diakali. Biaya operasional harus ada, padahal tidak ada pemasukan. Sudah tidak megap-megap lagi, sudah semaput tidak bisa bergerak,” katanya.

Alhasil para pengusaha angkutan darat terpaksa merumahkan kru armadanya. Tercatat ada 95 persen supir dan kernet yang dirumahkan. Dalam angka, presentase ini mencapai skeitar 5.500 orang.

Jumlah ini belum dihitung dengan mekanik dan tenaga kantor. Tercatat sebanyak 50 persen dari 600 personel telah dirumahkan. Kebijakan ini berlaku hingga waktu yang belum bisa ditentukan.

“Akhirnya menjadi sama-sama saling mengerti. Ini THR, mereka (karyawan dan kru) mau minta juga tidak tega. Gimana lagi, biaya operasional perbulan saja nombok,” ujarnya.

Hantoro turut menyoroti potensi munculnya travel gelap. Kondisi ini bisa terjadi apabila sudah memasuki masa larangan mudik lebaran. Warga akan membayar berapapun asal bisa pulang ke kampung halaman.

Beda cerita apabila ada pengecualian operasional angkutan darat. Warga tetap bisa pulang kampung namun dengan protokol kesehatan yang ketat. Penumpang juga terdata di seluruh titik pemberangkatan.

“Kami cuma meminta, berilah kami ruang untuk bekerja, untuk menggerakkan kendaraan kami. Kalau dibatesi gini kan ngga bisa bergerak. Ya gapapa dilarang gini yang penting ada solusi bagi kami kalau ngga ya repot,” curhatnya. (dwi/sky)

Sleman