RADAR JOGJA -Pemerintah telah melarang mudik pada tanggal 6-17 Mei 2021. Pada masa waktu tersebut jika travel gelap nekat beroperasi maka akan diberikan sanksi tilang hingga disita sementara.

Kepala Korps Lalulintas (Kakorlantas) Irjen Poll Istiono menegaskan pelarangan mudik telah final. Dia telah memerintahkan setiap Ditlantas melakukan penjagaan ketat di pintu perbatasan. Guna mengantisipasi upaya mobilisasi warga antar wilayah.

Pihaknya juga akan mengantisipasi upaya mobilisasi dengan kendaraan pribadi. Terutama yang beralih menjadi travel gelap.

“Sudah saya identifikasi semuanya akan saya tindak secara tegas bila melakukan pelanggaran. Sanksinya jelas ditilang, bila perlu ditahan kendaraannya sampai nanti selasai lebaran,” tegasnya saat meninjau pos pengawasan perbatasan Prambanan Sleman, Rabu (28/4).

Dia meminta masyarakat bijak memahami aturan yang berlaku. Terbitnya aturan larangan mudik merupakan wujud antisipasi sebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sehingga menjadi tanggungjawab bersama untuk menjaga kesehatan masyarakat.

Terkait pengawasan, sejatinya telah berlangsung sejak 22 April. Berupa pengetatan mudik melalui kegiatan kepolisian yang ditingkatkan (KYYD). Berlanjut dengan larangan mudik pada 6 hingga 17 Mei.

Skema tak terhenti pada 17 Mei. Pengetatan kembali berlangsung pada 18 hingga 24 Mei. Fokus utama adalah pengawasan di wilayah pintu perbatasan masing-masing provinsi.

“Paling penting memang kesadaran masyarakat. Diharapkan juga ikut untuk mengurangi perjalanan, mengurangi mobilitas untuk mencegah penyebaran Covid-19 ini,” katanya.

Dirlantas Polda DIJ Kombes Pol Iwan Saktiadi siap menjalankan aturan pemerintah pusat. Pihaknya akan mengawasi secara ketat mobilisasi kendaraan. Terutama mengantisipasi travel gelap selama musim libur lebaran 2021.

Langkah tegas berupa penyitaan berlaku selama kebijakan berlaku. Kebijakan ini sebagai wujud tilang kepada pemilik kendaraan. Akan dikembalikan setelah momen libur lebaran dan operasi Ketupat Progo 2021 berakhir.

“Jadi itu bagian dari tilang dengan kendaraan sebagai barang buktinya. Bisa diambil setelah perkiraan kegiatan mudik ini selesai,” ujarnya.

Tentang nasib penumpang, merupakan tanggungjawab personal. Seluruhnya diminta turun dari kendaraan. Untuk kemudian diminta kembali menuju daerah keberangkatan.

Pihaknya tidak akan memfasilitasi penumpang putar balik. Sesuai dengan aturan pemerintah pusat, seluruh moda transportasi umum berhenti beroperasi selama masa larangan mudik lebaran. Menurutnya ini adalah wujud konsekuensi jika tetap nekat mudik.

“Tanggungjawab yang bersangkutan, kami tidak memfasilitasi karena angkutan umum pun dilarang oleh pemerintah. Bisa minta tolong telpon saudaranya atau apa. Jadi saat diputar balik bukan kami yang memfasilitasi untuk kembali ke daerah asal,” tegasnya. (dwi/sky)

Sleman