RADAR JOGJA – Bertempat di Gedung Anton Soedjarwo, Polda DIJ melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan Penandatanganan Pakta Integritas, Kamis (22/4). Zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen  mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK). Juga wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kapolda DIJ Irjen Pol Drs Asep Suhendar MSi menyatakan, pencanangan pembangunan zona integritas merupakan langkah awal dan bagian dari menyukseskan reformasi birokrasi. Menurutnya, dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan pelayanan prima.

”Pencanangan ini juga merupakan salah satu syarat dari penilaian mandiri reformasi birokrasi yang diamanatkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” jelasnya.

Kabid Humas Polda DIJ Kombes Pol Yuliyanto, S.I.K. MSc menjelaskan, reformasi birokrasi yang menjadi komitmen seluruh institusi beserta aparatur pemerintah dan pelayanan publik dapat dinilai dari seberapa besar perubahan mendasar yang dilakukan. ”Diharapkan mampu membentuk karakter aparatur birokrasi secara mandiri maupun kelembagaan. Dan, pada akhirnya dampak positif dari perubahan tersebut dapat di rasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Dia menjelaskan, ada 19 Satker Polda DIJ yang melakukan pencanangan Pakta Integritas. Ke sembilan belas satker itu di antaranya Itwasda, Roops, Rorena, Rolog, Reskrimum, Reskrim narkoba, Dit Samapta, Dit Polair, Dit Tahti, Brimob, Bid Dokkes, Bid Humas, Bit TIK, Bid Keu, Bid Propam, Bid Kum, SPKT, Spripim, dan Setum.

”Pencanangan pembangunan zona integritas ini merupakan upaya penting, karena mencerminkan tekad dan komitmen bersama untuk menjadikan Polda DIJ menjadi zona yang berintegritas, sebagai wilayah yang bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani,” tutupnya. (ila)

Sleman