RADAR JOGJA – Setahun pandemi Covid-19 telah meluluhlantakan perekonomian dunia, termasuk perekonomian di Indonesia. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak objek wisata tanpa pengunjung, banyak hotel tanpa tamu dan lain sebagainya. Sekarang saatnya untuk bangkit.

Semangat itu disampaikan Wakil Ketua DPD RI Dr. H. Mahyudin, S.T., M.M saat membuka Seminar dengan Tema: Efektivitas Stimulus UMKM Dalam Menggerakkan Perekonomian di Daerah di Royal Ambarrukmo Jogja Senin (5/4). Menurut dia, sekarang saatnya bersama-sama untuk bangkit. “Berusaha sungguh-sungguh untuk membangun kembali perekonomian Indonesia yang kuat dan mensejahterakan,” ungkapnya.

Dia meyakini, dalam setiap masalah selalu ada peluang. Termasuk dalam menghadapi masa pandemi covid 19 ini, harus mampu melihat peluang-peluang agar sektor perekonomian kembali bangkit dan mampu mensejahterakan. Salah satu peluang yang dapat dioptimalkan adalah dengan menghidupkan kembali dan memperkuat UMKM.

Apalagi, lanjut dia, pemerintah pada tahun 2020 telah mengeluarkan kebijakan pemulihan sektor UMKM yang terdampak covid 19 melalui stimulus perekonomian. Dengan skema pertama diberikan kepada pelaku usaha UMKM dengan kategori miskin dan kelompok rentan terdampak corona. “Kelompok ini harus dipastikan masuk sebagai penerima bantuan sosial, baik untuk PKH,” jelasnya.

Skema kedua berupa insentif perpajakan yakni penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk pelaku UMKM yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun, dari 0,5 persen menjadi 0 persenberlaku untuk enam bulan, dimulai dari April 2020 sampai September 2020. Skema ketiga berupa relaksasi dan restrukturasi kredit UMKM, baik melalui penundaan angsuran maupun subdisi bunga penerima KUR (kredit usaha rakyat), UMi, PNM Mekaar, dan kredit dari Pegadaian. “Untuk diketahui, saat ini ada sekitar 6,4 juta UMKM yang tercatat sebagai debitur penerima KUR, UMi, PNM Mekaar dan 10,6 juta UMKM sebagai debitur di Pegadaian,” katanya.

Senator asal Kalimantan Selatan itu menambahkan, skema keempat, dengan menunda angsuran dan subsidi bunga bagi usaha mikro yang menerima kredit dari LPDB dan perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja. Da skema kelima, pemerintah meminta agar kementerian, lembaga, BUMN dan pemerintah daerah turut menjadi penyokong ekosistem usaha UMKM terutama pada awal pemulihan.

Selain skema stimulus, pemerintah juga menyalurkan anggaran untuk UMKM melalui Penyaluran Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (Banpres Produktif) pada tahun 2020, dengan jumlah bantuan sebesar Rp 2,4 juta per usaha mikro dan terealisasi 100 persendengan nilai anggaran Rp 28,8 triliun. Sementara itu untuk tahun Anggaran 2021 pemerintah melalui kementerian Koperasi dan UMKM melanjutkan stimulus berupa subsidi bunga KUK (Kredit Usaha Kecil) dan Stimulus program banpres produktif.

“Upaya pemerintah mendorong sektor UMKM agar dapat tetap survive di tengah pandemi Covid-19, perlu diapresiasi dan diberi dukungan dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian agar dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran,” katanya. Tentunya, tambah dia, pemberian stimulus untuk UMKM dalam pelaksanaannya akan menghadapi berbagai kendala. Karena itu, menjadi tugas bersama untuk mendorong dan mengawalnya. (kur/pra)

Sleman