RADAR JOGJA – Pemerintah menetapkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro hingga 5 April mendatang. Konsep PPKM diperluas hingga level RT/RW. Anggota Komisi B DPRD Sleman Sukamto berharap masyarakat sungguh-sungguh dalam pelaksanaan PPKM. Ini demi mencegah persebaran Covid-19. Lebih dari itu agar kondisi perekonomian kembali normal. “Roda ekonomi tak segera normal karena kasus Covid-19 masih terus ada,” ungkapnya Senin(22/3).

Ketua Fraksi Golkar DPRD Sleman itu mendorong pemerintah lebih proaktif dalam pengawasan jalannya PPKM. Agar lebih optimal. Selain itu mencari formula baru agar pendapatan ekonomi masyarakat meningkat, namun tetap mengindahkan protokol kesehatan. “Jadi bukan hanya new normal. Banyak kelonggaran demi meningkatkan ekonomi, tapi kasus Covid-19 malah bertambah. Ini tak boleh lagi terulang,” ingatnya.

Sukamto mendorong pemerintah agar membuka peluang lebih lebar untuk pelaksanaan rapat di hotel-hotel. Baik untuk instansi pemerintah maupun swasta. Supaya geliat usaha perhotelan kembali hidup. Hanya, protokol kesehatan tetap wajib dijalankan. Jumlah peserta rapat dalam satu ruangan juga harus dibatasi sesuai protap. Pun frekuensi penggunaan sarana hotel untuk rapat. “Kalau dulu misalnya tiap hari boleh menggelar rapat di hotel. Sekarang seminggu sekali atau dua kali saja,” imbaunya.

Kelonggaran penggunaan fasilias hotel diyakini akan berimbas pada sektor pendukung lainnya. Usaha jasa pariwisata juga akan bergeliat. Lalu usaha kuliner dan oleh-oleh. Dengan demikian, pelaku usaha skala mikro bisa kembali bangkit.
Hal itu berkaitan juga dengan aturan PPKM terbaru dari pemerintah pusat terkait pengunjung rumah makan. Dari semula dibatasi hanya 25 persen, kini ditambah menjadi 50 persen dari batas kuota ruangan. “Yang paling penting, usaha jalan, protokol kesehatan jalan. Sehingga ekonomi bangkit, tapi kasus Covid-19 bisa turun. Ini butuh kesadarn semua pihak,” tegasnya.

Sukamto juga mendorong optimalisasi posko pengendalian Covid-19 tingkat RT/RW. “Kementerian Keuangan kan telah mengalokasikan biaya untuk posko ini dari dana alokasi umum pemerintah daerah,” ungkapnya. “Makanya pemerintah daerah perlu hadir untuk pendampingan,” sambung Sukamto.
Posko Covid-19, kata Sukamto, bukan sepenuhnya tanggung jawab warga RT/RW setempat. Tapi harus ada koordinasi aparat mitra kalurahan untuk pelaksanaan PPKM. Misalnya Babinsa, Babinkamtibmas, tokoh agama/adat, karang taruna, tenaga kesehatan, hingga ibu-ibu PKK.

Sebagaimana diketahui, wilayah yang masuk zona merah Covid-19 wajib membatasi aktivitas warga hingga pukul 20.00. Hal ini wajib menjadi perhatian masyarakat dan harus diindahkan demi kemaslahatan bersama.(*/yog)

Sleman